tirto.id - Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, merespons usulan hasil Rakernas I PDIP terkait pembatasan ambang batas di parlemen 5 persen dan menetapkan sistem proporsional tertutup untuk pemilu.
Ia mengaku bahwa memang wacana mengenai sistem proporsional tertutup untuk pemilu kerap dikritik oleh aliansi masyarakat sipil.
"Tentu proposional tertutup harus dengan pengaturan yang lebih baik juga. Supaya apa yang menjadi kritik dari teman-teman masyarakat sipil bahwa kalau kembali ke tertutup kayak zaman dulu persis itu akan terjadi oligarki. Lah, ini kan harus diatur," kata Arsul saat ditemui di Kompleks DPR MPR RI, Rabu (15/1/2020) pagi.
Arsul tak mempermasalahkan wacana tersebut. Namun, menurutnya, jika ingin diterapkan, harus dengan peraturan dan regulasi yang lebih baik.
"Jadi misalnya tetap berdasarkan nomor urut tapi mekanisme penempatan nomor urut harus juga diatur dalam undang-undang. Tidak semata-mata berdasarkan kebijakan pimpinan partai ketua umum dan para sekjen itu," katanya.
Namun, untuk ambang batas lima persen sendiri, kata Arsul, pihaknya tak setuju dan lebih meminta untuk dinaikkan.
"Bahwa itu tentu aspirasi dari keputusan Rakernas PDIP, ya kami hormati. Tapi kan dengan semangat gotong royong yang dikedepankan PDIP juga terbuka juga untuk musyawarah soal ini. PPP setujunya kalau bisa dinaikkan [ambang batasnya]," katanya.
Sebelumnya, PDIP merumuskan 9 rekomendasi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 1 pada Minggu (12/1/2020). Salah satunya ialah meningkatkan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen. Selain itu, ambang batas juga diharapkan berlaku di pemilihan legislator daerah.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan partainya hendak mengembalikan pemilu Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.
Namun, sejumlah pihak menilai langkah ini hanya upaya untuk melanggengkan status quo dan oligarki politik.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
