tirto.id - Anggota LP3E Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Ina Primina, menyebut bahwa kompetensi tenaga kerja Indonesia (TKI) serta penerapan PPN 0 persen menjadi kendala ekspor jasa di Indonesia. Hal ini mempengaruhi kontribusi industri jasa kepada produk domestik bruto (PDB).
Pada 2010 sumbangan industri jasa terhadap PDB mencapai 48,1 persen dan tersebut terus meningkat hingga mencapai 52,5 persen pada 2017. Namun pada Quartal II 2018, kontribusi sektor industri jasa mengalami sedikit penurunan menjadi 51,8 persen.
"Saya pikir dua-duanya memiliki kontribusi, jadi kementerian ketenagakerjaan dan Kementerian keuangan harus duduk bersama untuk melihat dan coba ditelusuri apakah karena SDM atau PPN," katanya usai diskusi 'Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Ekspor Jasa Indonesia' di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (27/9/2018).
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70/2010 jo. PMK 30/2011, baru tiga sektor jasa yang kini sudah mulai menerapkan PPN 0 persen yakni maklon, jasa perbaikan dan perawatan barang bergerak, serta konstruksi.
Padahal, menurut Ina, ada banyak pasar jasa dalam negeri yang sudah didominasi oleh tenaga kerja asing, mulai dari teknologi informasi hingga real estate.
"Hampir semua (sektor jasa) perlu kita perhatikan, terutama sektor yang paling besar menyumbang pada defisit transaksi berjalan," tutur Ina.
Selain itu, ia juga menyebut bahwa porsi 20 persen anggaran APBN untuk sektor pendidikan harus dikaji ulang efektivitasnya untuk mendorong kompetensi tenaga kerja di Indonesia.
Sebab, masalah daya saing TKI di pasar ekspor jasa global diakuinya mengalami penurunan. Hal itu dikhawatirkan Ina sebagai dampak dari minimnya daya saing para TKI dibanding tenaga kerja asing dari negara lain.
"Jadi kasihan juga ya tenaga kerja kita, mau keluar enggak bisa bersaing, tapi di dalam negeri juga enggak bisa bersaing. Ini dua hal yang perlu diperhatikan," kata Ina.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yantina Debora
