tirto.id - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-4 berakhir hari ini, Senin (2/8/2021). Epidemiolog rekomendasikan dua opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum terkendali.
Epidemiolog asal Indonesia di Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan pemerintah punya dua opsi yakni melanjutkan PPKM atau melakukan pelonggaran dengan sejumlah syarat.
"Dari kacamata epidemiolog idealnya tetap dilanjutkan karena positivity rate masih tinggi jauh di atas 5% bahkan belum ada wilayah yang mencapai level 5%. Angka kematian masih tinggi dengan keterbatasan sistem pelaporan dan deteksi," kata Dicky kepada reporter Tirto, Senin (2/8/2021).
Meski angka keterisian tempat tidur alias bed occupancy rate (BOR) sudah turun, tetapi Dicky mengatakan komposisi masyarakat yang ke rumah sakit hanya 15-20 persen. Ia mengatakan sisanya banyak yang isolasi mandiri di rumah.
Opsi kedua yakni pelonggaran PPKM dengan konsekuensi kasus kesakitan dan kematian berpotensi meningkat lagi.
Pelonggaran PPKM ini akan jadi salah satu opsi karena alasan ekonomi dan sosial. Banyak rakyat yang sudah menjerit lantaran mereka tak mendapatkan kebutuhan hidup yang cukup selama pembatasan.
"Catatan saya jikapun pemerintah akan melonggarkan, maka harus melakukan strategi yang cost effective dan berdaya ungkit besar terhadap aspek kesehatan, sosial ekonomi dan memiliki dampak sosial ekonomi minimal terhadap kelompok rawan di masyarakat , kesemuanya dilakukan serius, konsisten, setara dan merata," kata Dicky.
Syarat yang harus dipenuhi jika melakukan pelonggaran yaitu penguatan tracing, testing, treatment. Testing ditingkatkan 1 juta per hari, begitu juga target vaksinasi 1 juta per hari agar konsisten.
"5 M [memakai masker; mencuci tangan; menjaga jarak; menjauhi kerumunan; dan mengurangi mobilitas] benar-benar diperketat, jangan sampai masyarakat salah pemahaman bahwa dilonggarkan berarti situasi sudah aman," ujarnya.
Untuk mengurangi mobilitas dalam jumlah tinggi, kata Dicky, sebaiknya perkantoran masih WFH 100 persen sambil melihat perkembangan pagebluk.
Menurut dia, pemerintah harus menekan angka kematian, salah satunya dengan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang berisiko tinggi yaitu mempunyai komorbid, lansia dan ibu hamil.
"Keluarkan kebijakan untuk melindungi mereka. Penting visitasi ke rumah dan analisa risiko awal sebelum isoman," ujarnya.
Jangan sampai, kata Dicky, orang-orang yang punya komorbid hingga ibu hamil dipaksa kerja dari kantor saat laju penularan COVID-19 masih tinggi.
Kemudian, lanjut dia, edukasi kepada masyarakat harus jelas sehingga tidak membuat mereka abai. Misalnya soal BOR yang turun karena banyak pasien yang isoman.
Kemudian paradigma banyak temuan kasus sebagai kelemahan pemerintah menurutnya harus diubah. Justru banyak temuan kasus lebih baik dari pada banyak yang meninggal dan kasus sedikit ditemukan.
"Lebih baik komunikasinya mengajak masyarakat terlibat. Jadikan masyarakat sebagai subjek dengan memberikan data dan info yang transparan dan berimbang," ujarnya.
Peneliti dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Mouhamad Bigwanto juga meminta pemerintah berhati-hati bila mengambik opsi pelonggaran. Meskipun positivity rate di Jakarta sudah mulai turun sampai 13%, tetapi angka nasional masih di angka 27%.
"Jadi kalau lihat situasinya kita memang mengalami perbaikan, tapi belum aman, karena ini bisa kapan aja naik kalau kita lengah. Pelonggaran bertahap mungkin bisa dilakukan menurut saya, terutama di jakarta, ini juga untuk memberi nafas pelaku usaha ya, terutama yang harian, tapi tetap harus waspada," ujarnya kepada reporter Tirto, Senin.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Gilang Ramadhan
