tirto.id - Partai Golkar resmi mencabut rekomendasi untuk Ridwan Kamil maju dalam Pilkada Jawa Barat 2018 (17/12/2017). Pencabutan rekomendasi membuat koalisi pengusung Emil, sapaan Ridwan, terancam bubar.
Pencabutan ini tertuang dalam surat keputusan bernomor R-485/GOLKAR/X/2017 yang ditandatangani Airlangga Hartarto selaku Plt. Ketua Umum Partai Golkar dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
Dalam surat itu DPP Golkar juga mengemukakan alasan pencabutan rekomendasi. Golkar beralasan Emil tak kunjung menetapkan Daniel Mutaqqien sebagai calon wakil gubernur, padahal batas akhir penetapan sebagaimana surat tersebut adalah 25 November 2017.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menerangkan, Golkar kecewa dengan sikap Ridwan yang ternyata mengadakan konvensi calon wakil gubernur tanpa sepengetahuan partai berlambang beringin ini.
"Sehingga 15 Desember 2017, kami kirim surat ke DPP tentang kondisi ini. Akhirnya turun surat pencabutan penetapan pasangan calon," kata Dedi di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, (18/12/2017).
Ketidakjelasan sikap Ridwan dan konvensi cagub yang ia dengungkan rupanya tak hanya membikin Golkar limbung. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sebelumnya turut dalam koalisi pendukung Ridwan, kini mulai mempertimbangkan mengevaluasi dukungan buat Wali Kota Bandung itu dalam Pilkada Jawa Barat 2018.
Sikap Terbaru PPP
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyatakan peluang mengevaluasi dukungan kepada Emil kini menjadi terbuka.
"Ketika dukung RK, ada kesepahaman bahwa cawagubnya dari PPP, tapi kemudian RK tidak kunjung menetapkan. Malah come up dengan ide konvensi segala macam yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya," kata Arsul.
Kekecewaan PPP ini sudah tampak saat Golkar mendeklarasikan dukungan buat Ridwan pada 24 Oktober silam. Golkar mengusung Ridwan dengan Daniel Muttaqien, politikus Golkar dengan basis massa di Pantura Jabar sekaligus anak mantan Ketua DPD Golkar Irianto M.S. Syafiuddin atau Yance.
PPP sendiri berkeinginan menyandingkan Ridwan Kamil dengan UU Ruzhanul Ulum, politikus PPP sekaligus Bupati Tasikmalaya. Pendeklarasian Golkar terhadap RK dan Daniel Muttaqien dianggap PPP sebagai tindakan sepihak dan tidak sesuai dengan azas musyawarah mufakat yang disepakati sebelumnya.
Seiring waktu berjalan, Emil justru membuka wacana konvensi untuk menentukan pendampingnya. Usul ini kembali ditolak oleh PPP. Partai berlambang Kakbah ini tetap ingin penetapan cawagub dilakukan secara musyawarah mufakat dan berdasarkan hasil survei elektabilitas.
"DPW PPP Jabar akhirnya mendesak kami mengevaluasi dukungan ke Emil. Pekan depan baru akan kami putuskan lanjut atau tidak," kata Arsul.
Pertimbangan Terakhir PKB
Sikap serupa kini dipertimbangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga menjadi bagian partai pengusung Emil. PKB sebenarnya sudah menyatakan dukungan dan memberikan rekomendasi kepada Ridwan sembari menyodorkan Syaiful Huda, Ketua DPW PKB Jawa Barat, sebagai kandidat pendamping Ridwan.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu wilayah Jawa Daniel Johan menyatakan dukungan PKB bisa berubah bila jumlah dukungan menipis.
"Kalau perahunya tidak cukup, ya, kami ganti dukungan," kata Daniel saat dihubungi Tirto.
Pertimbangan ini memang belum final. Daniel Johan berujar, PKB masih akan mencoba berkomunikasi dengan PPP dan Partai Nasdem sebagai sesama partai pengusung Emil.
"Akan dipastikan dulu. Kalau PPP cabut, artinya kursi kurang. Kami tidak mungkin mengusung calon sendiri," kata Daniel.
Nasdem Jalan Terus
Sikap berkebalikan ditunjukkan Partai Nasdem yang sedari awal mengusung Ridwan Kamil buat menjadi Gubernur Jawa Barat. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate mengatakan, Nasdem solid mendukung Ridwan Kamil tanpa kegamangan sedikit pun.
"Memang kami kan yang dari awal dukung RK," kata Johnny G Platte saat dihubungi.
Perihal wacana PPP dan PKB yang kini menimbang pencabutan rekomendasi, Johnny haqul yakin kedua partai berbasis Islam itu tak bakal urung niat mendukung mantan Ketua Bandung Creative City Forum (BCCF) itu dalam Pilkada Jabar 2018.
"Nanti kami cari jalan tengahnya. Dari awal kami sudah solid dan punya 21 kursi mengusung RK," kata Johnny.
Kontes Pilkada Jabar
Peta politik menjelang Pilkada Jawa Barat kian memanas dalam beberapa waktu terakhir. Provinsi ini merupakan lumbung suara terbesar di Indonesia. Daftar Pemilih Tetap dalam Pilgub Jabar 2018 saja berjumlah 32.809.057 orang. Banyak analis memprediksi, kemenangan di Jabar setidaknya membuka peluang lebih besar pada Pilpres 2019.
Pada Pilpres 2014, Jokowi punya trauma di Jabar. Ia kalah dari Prabowo Subianto secara telak: 40 persen berbanding 60 persen. Dari 26 Kota/Kabupaten, Jokowi hanya unggul di empat kabupaten/kota, yakni Kabupaten Subang, Indramayu, Cirebon, dan Kota Cirebon. Hingga November 2017, Jabar merupakan provinsi yang paling sering dikunjungi Jokowi seperti terbaca dalam data dari Sekretariat Negara.
Konteks politik inilah yang akan terjadi di Pilkada Jabar 2018. Pamer kekuatan di antara partai-partai bakal dipertontonkan dalam pilkada ini. Sejauh ini, Ridwan Kamil baru punya penantang dari Partai Gerindra yang percaya diri mengusung Mayjen (purn) Sudrajat buat memimpin Jawa Barat.
Gerindra sudah bergeliya menawarkan Sudrajat ke sejumlah partai buat diusung. Gerindra memang tidak maju sendirian lantaran hanya punya 11 kursi di DPRD.
Sementara koalisi pendukung Ridwan saat ini [PPP, PKB, dan Nasdem] punya 21 kursi dengan komposisi 9 kursi PPP, 7 kursi PKB, dan 5 kursi Nasdem. Jika PPP dan PKB mencabut dukungannya, maka Nasdem tidak cukup mengantarkan Emil sebagai Cagub Jabar 2018.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Mufti Sholih
