tirto.id - Sejumlah tokoh yang membentuk Gerakan Poros Jakarta-Yogya-Solo mendesak Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto memulangkan Rizieq Shihab ke Indonesia.
Pernyataan itu mereka sampaikan saat menggelar pertemuan di Yogyakarta pada hari ini. Mereka yang hadir di pertemuai itu di antaranya Ketua Majelis Syuro PBB MS. Kaban, tokoh Mega Bintang asal Solo Mudrick Sangidoe, Lieus Sungkharisma dan politikus PPP Khittah Yogya Syukri Fadholi.
"Negara harus tunjukkan bahwasannya pemerintah itu punya niat baik terhadap seluruh warga negaranya. Toh saudara-saudara kita di tempat lain yang mau pulang juga akan dilindungi, kenapa Habib Rizieq dipersulit," kata MS Kaban di Yogyakarta pada Rabu (31/7/2019).
MS Kaban membandingkan antara perlakuan pemerintah terhadap Rizieq dengan terdakwa kasus UU ITE Baiq Nuril yang belakangan menerima amnesti dari Presiden Joko Widodo.
"Kalau ada Ibu Baiq Nuril mendapatkan amnesti ya amnesti lah semuanya. Ya begitu juga seperti Habib Rizieq. Dia warga negara Indonesia yang baik," kata eks Menteri Kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
Mudrik Sangidu menambahkan, selain menjadi tanggung jawab Jokowi, pemulangan Rizieq juga menjadi kewajiban moral bagi Prabowo.
"Mestinya Pak Prabowo punya pemikiran harus jemput Habib Rizieq, menjadi kewajiban moral untuk membawa pulang Pak Habib Rizieq ke Indonesia," katanya.
Hal sama juga dikatakan Lieus Sungkharisma. Dia menyatakan bila kubu Jokowi dan Prabowo mau melakukan rekonsiliasi untuk menciptakan suasana sejuk usai Pilpres 2019, Rizieq harus segera dipulangkan ke Indonesia.
"Habib sudah wajib dikembalikan, enggak ada alasan. Ingat Ijtima' Ulama 2 butir 16 saya masih ingat, kalau Pak Prabowo menang akan jemput, terus kalau kalah enggak jemput? Ya tetap harus jemput," ujar Lieus yang kini masih berstatus tersangka kasus dugaan makar.
Sementara Syukri Fadholi mengklaim poros Jakarta-Yogya-Solo dibentuk karena keprihatinan terhadap kondisi bangsa. Pemulangan Rizieq, kata dia, menjadi salah satu perhatian kelompok ini.
"Ini bukan makar, ini gerakan moral dalam rangka cinta kita kepada NKRI. Kita harus bela rakyat, kebijakan negara harus berpijak kepada rakyat," ujar Sukri.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyatakan Rizieq belum pulang karena memiliki masalah pribadi terkait masa tinggalnya di Arab Saudi yang melebihi batas waktu (overstay).
"[....] Sehingga ada tuntutan pemerintah di sana pada pribadi yang bersangkutan [Rizieq] untuk mempertanggungjawabkan overstay-nya itu," kata Wiranto pada 19 Juli lalu.
Wiranto menegaskan menegaskan pemerintah Indonesia tidak pernah berupaya menghalangi tokoh Front Pembela Islam (FPI) itu untuk kembali ke tanah air.
"[...] Sementara [Rizieq] harus menyelesaikan dulu kewajibannya dulu selama tinggal di sana, yang dianggap melanggar aturan di arab saudi," tambah Wiranto.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Addi M Idhom
