tirto.id - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat memberikan kebebasan kepada sejumlah kadernya di daerah untuk mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Keputusan yang disepakati Ketua Majelis Tinggi Demokrat Amir Syamsudin ini bertolak belakang dengan sikap DPP Demokrat yang secara resmi menjadi salah satu pengusung pasangan Prabowo-Sandiga Uno.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto menyebut, sikap abu-abu Demokrat memberikan dispensasi kepada kader yang mendukung Jokowi-Ma'ruf di saat dukungan resmi diberikan kepada Prabowo-Sandiaga, adalah bagian upaya memenangi pilpres tanpa mengorbankan pileg.
“Karena kami juga dalam pemilu legislatif harus sukses betul, jangan sampai ada hal menjadi kendala di pemilu legislatif," kata Agus di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2018).
Agus menyebut, untuk daerah seperti Papua yang lebih dari 90 persen warganya mendukung Jokowi-Ma'ruf dan masih menggunakan sistem noken, memberi dispensasi adalah jalan paling realistis menyelamatkan suara Demokrat di pulau paling timur di Indonesia itu.
"Untuk itu Demokrat sedang mencari solusi untuk menentukan strategi untuk bagaimana case seperti ini," kata Agus.
Sementara itu, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, kebijakan partainya memberikan kebebasan kepada sejumlah kadernya di daerah untuk mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai strategi pemilu yang bersamaan antara pileg dan pilpres, bukan politik dua kaki.
“Kedua-duanya sama pentingnya, tidak ada yang lebih utama. Kalau Demokrat berstrategi menang pileg sekaligus menangkan Prabowo, itu kedaulatan partai kami,” cuit Andi Arief di akun Twiternya @AndiArief__
Andi mengklaim, dalam koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga, justru yang memiliki catatan politik dua kaki adalah PAN dan PKS. “PAN mengusung Prabowo Pilpres namun ikut menteri Jokowi. PKS ikut dalam kabinet SBY namun di Parlemen melawan. Demokrat tidak ada catatan, jangan khawatir,” demikian cuit Andi, pada 9 September 2018.
Namun demikian, strategi Demokrat ini mendapatkan tanggapan miring dari partai koalisi pengusung Prabowo-Sandi, seperti PKS. Direktur Pencapresan PKS, Suhud Aliyuddin meminta kepada Demokrat tetap bisa menyolidkan kadernya di seluruh daerah tanpa terkecuali untuk mendukung Prabowo-Sandiaga.
"Kalau kami bagian dari koalisi sih berharap bisa solid dan tak mengganggu upaya pemenangan secara umum," kata Suhud kepada Tirto, Senin (10/9/2018).
Suhud menyatakan, partainya juga mempunyai keinginan untuk memenangi pileg dan pilpres, tapi tidak dengan cara membiarkan kader berbeda pandangan dengan partai. "Kebijakan kami adalah mensinergikan pemenangan pilpres dan pileg. Kami yakin kemenangan pilpres akan berbanding lurus dengan pileg. Begitu juga sebaliknya," kata Suhud.
Apakah cara PKS atau Demokrat yang lebih menguntungkan untuk mengerek elektabilitas di pileg?
Peneliti Populi Centre, Rafif Pamenang Imawan menilai cara yang lebih efektif untuk bisa memenangi pileg dan pilpres adalah seperti yang dilakukan PKS. Cara seperti PKS itu, kata Rafif, akan membuat pemilih tidak kebingungan melihat sikap partai.
"Dalam demokrasi presidensial, sikap partai menjadi penting. Publik akan menilai sikap sebuah partai atas isu-isu yang berkembang dari dukungannya," kata Rafif kepada Tirto.
Sikap Demokrat yang abu-abu, kata Rafif, bakal membingungkan caleg dan konstituen mereka daerah dalam menentukan visi dan misi.
"Mereka [caleg] bingung apakah akan membawa pesan perubahan atau melanjutkan pembangunan. Nah pemilih itu harus dijelaskan sikap yang pasti," kata Rafif.
Rafif menyatakan sikap Demokrat yang mendua ini bisa membuat mereka semakin susah untuk meraih suara maksimal di Pilpres 2019, alih-alih menjadi pemenang pemilu seperti yang mereka rencanakan.
"Pemilih juga akhirnya melihat kalau Demokrat punya masalah internal. Bagaimana mereka bisa percaya pada partai yang bermasalah?” kata Rafif.
Tak cuma itu, menurut Rafif, sikap abu-abu akan membuat Demokrat diributkan masalah dengan partai koalisi Prabowo-Sandiaga lainnya yang tentu mendesak mereka lebih solid.
"Akan terlalu banyak pertemuan yang harus dijalani Demokrat buat selesaikan ini, itu membuat memenangi pileg justru terganggu," kata Rafif.
Gerindra Desak SBY Solidkan Partai, Kubu Jokowi Ajak Gabung
Analisis Rafif yang terakhir itu sejalan dengan sikap Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon yang mendesak Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar bisa menyolidkan dukungan partainya kepada Prabowo-Sandiaga.
"Keputusan yang diambil oleh DPP pasti akan mengikat. Tidak mungkin keputusan itu ada pengecualian-pengecualian. Saya kira pastinya akan mengikat," kata Fadli, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2018).
Fadli membandingkan sikap Demokrat dengan Gerindra yang sudah jelas satu komando mendukung Prabowo-Sandiaga dari tingkat pusat sampai daerah. Begitu juga dengan PAN dan PKS.
"Jadi harusnya satu komando kalau sudah ambil keputusan. Kalau sudah ambil A, semuanya harus A," kata Fadli.
Meskipun begitu, Fadli mengaku tak khawatir suara Prabowo-Sandiaga bakal kebobolan di daerah-daerah yang Demokrat memberikan dispensasi kepada kadernya mendukung Jokowi-Ma'ruf, seperti Papua.
"Gerindra sendiri juga cukup kuat di Papua. Kami juga punya anggota DPR, DPRD, begitu juga dengan PAN, PKS," kata Fadli.
Saat dihubungi terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro menyatakan koalisi Prabowo-Sandiaga akan menggelar rapat khusus untuk mengklarifikasi sikap Demokrat bermain dua kaki di Pilpres 2019.
"Di rapat tersebutlah baru ketahuan kebenarannya. Jika masih kabar media sulit untuk menyimpulkan antara keputusan partai atau manuver personal," kata Nizar.
Dalam hal ini, muncul juga tawaran dari kubu Jokowi-Ma'ruf kepada Demokrat untuk bergabung. Tawaran ini disampaikan jubir Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago yang menilai keputusan partai masih bisa berubah sebelum penetapan capres-cawapres pada 21 September 2018.
“Sudahlah ke [koalisi] Jokowi saja. Kalau konstituennya sudah merapat ke Jokowi, kenapa pula partainya tak mau," kata Irma kepada Tirto, Senin (10/9/2018).
Pernyataan ini disampaikan Irma menyusul dispensasi khusus yang rencananya diberikan Demokrat kepada kader-kadernya di sejumlah daerah untuk bisa mendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Secara pribadi, karena saya banyak kenal ke teman-teman Demokrat, saya akan bilang ke mereka, sudahlah dukung Jokowi saja," kata Irma.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Abdul Aziz
