tirto.id - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membolehkan kadernya untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. Sikap politik itu berseberangan dengan keputusan Partai Demokrat yang menjadi pengusung Prabowo-Sandiaga.
Keputusan tersebut diambil setelah diketahui kader Partai Demokrat yang menjadi tokoh berpengaruh di daerah, justru mendukung Jokowi-Ma’ruf. Ketua DPP Demokrat Bidang Hukum Ferdinand Hutahaean mengistilahkan sikap tersebut sebagai bentuk “dispensasi”.
Ferdinand pun menjelaskan alasan pemberian “dispensasi” yang diberikan kepada Lukas Enembe, Ketua DPD Demokrat Papua cum Gubernur Papua. Pada 20 Agustus 2018 yang lalu, Lukas mendeklarasikan dukungan politiknya pada Jokowi-Ma’ruf.
"Kami berikan dispensasi khusus [kepada Lukas], mengingat di sana kader kami pun, seperti Papua 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi, kami hormati itu," kata Ferdinand di kediaman SBY, Mega Kuningan, Jakarta Pusat, Minggu (9/9/2018).
Dispensasi juga akan diberikan kepada Wakil Majlis Pertimbangan Daerah Demokrat Jabar Deddy Mizwar. Deddy telah menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin pada 29 Agustus 2018.
Keputusan politik yang membuat posisi Partai Demokrat menjadi abu-abu tersebut, hasil dari rapat yang dipimpin SBY di rumahnya sendiri, pada Jumat 7 September 2018. Rapat khusus itu juga dihadiri Ketua Majelis Tinggi Demokrat Amir Syamsudin.
SBY memerintahkan agar kader-kadernya yang mendapat dispensasi, tak secara resmi bergabung dalam tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf. "Kalau dia enggak ada di tim pemenangan tapi bekerja diam untuk memenangkan yang didukung secara pribadi ya itu kan tidak terlalu mengganggu soliditas partai," jelasnya.
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengakui bahwa partainya dalam keadaan yang bimbang. Sebab beberapa kader di daerah memburu kemenangan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
"Hampir semua parpol Anda lihat karena situasi yang harus mengerjakan yang bersamaan dua beban, dua kewajiban, tentulah kami harus sukseskan kedua-duanya. Jadi teman-teman sabar saja," kata Hinca di Rumah SBY, Minggu (9/9/2018).
Meminta Restu Prabowo
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief yang menyatakan keputusan partainya telah dikomunikasikan dengan Prabowo sebelumnya. Politik 'dua kaki' menurut istilah Partai Demokrat adalah sebagai “daerah khusus”.
"Waktu sebelum ditetapkan pasangan itu sudah dibicarakan bahwa internalnya (Demokrat) ada 5 atau 6 daerah yang punya karakter yang sangat sulit tentunya kan," kata Andi di Rumah SBY, Mega Kuningan, Jakarta Pusat, Minggu (9/9/2018).
Daerah-daerah tersebut, kata Andi, di antaranya adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, Sulawesi Utara (Sulut), Bali, dan Jawa Timur (Jatim).
"Jadi waktu bertemu dengan Pak Prabowo kami ada peta suara di mana yang harus dikuatkan dan daerah pertempuran kami sebenarnya 3 Jawa: Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Andi.
Secara terpisah, Ketua DPP Gerindra Habiburokhman membenarkan pernyataan Andi. Ia mengakui keputusan dua kaki Partai Demokrat tersebut sudah mendapat restu dari bakal calon presiden 2019 Prabowo Subianto.
"Yang jelas kami tidak pernah mengurusi rumah tangga partai orang. Siapa yang mau bergabung mendukung ya silakan masuk. Kalau mau masuk tim, kami terima dan ucapkan terima kasih," kata Habiburokhman kepada reporter Tirto, Minggu (7/9/2018).
Habiburokhman menyatakan, sampai saat ini rapat-rapat koalisi juga masih berjalan normal. "Seminggu tiga kali rapat. Cuma memang tidak kami publikasi ke media. Karena sifatnya bahas hal teknis," katanya.
Selain itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poeyono juga tak menyoal sikap Partai Demokrat. Ia menilainya sebagai urusan partai pimpinan SBY itu sendiri dan koalisi lainnya bakal tetap bekerja maksimal.
"Enggak takut kalah lah. Rakyat sudah bisa memilih mana yang cuma pencitraan, mana yang punya visi untuk Indonesia ke depan dan itu Pak Prabowo," kata Arief kepada Tirto, Minggu (7/9/2018).
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
