tirto.id - Partai Demokrat tak akan memberi sanksi kepada Gubernur Papua sekaligus Ketua DPD Demokrat Papua, Lukas Enembe karena mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
"Kami berikan dispensasi khusus, mengingat di sana kader kami pun, seperti Papua 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi, kami hormati itu," kata Ketua DPP Demokrat Bidang Hukum, Ferdinand Hutahaean, di rumah SBY, Mega Kuningan, Jakarta Pusat, Minggu (9/9/2018).
Keputusan ini, kata Ferdinand, berdasarkan keputusan rapat bersama Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Kehormatan Demokrat, Amir Syamsudin dan pengurus teras partai berlambang Mercy lainnya pada Jumat (7/9/2018) lalu, di Rumah SBY, Mega Kuningan.
Menurut Ferdinand, dispensasi diberikan karena Demokrat tidak mau mengorbankan kadernya di Papua hanya karena harus mengikuti keputusan pusat.
"Jangan sampai kader kami di sana yang nantinya jadi tidak dipilih rakyat pada saat pileg karena garis politiknya harus utuh. Nanti kami akan pikirkan formulanya seperti apa yang tepat. tanpa juga meninggalkan dukungan kepada Pak Prabowo sebagai capres yang telah kami dukung secara resmi," Ferdinand.
Selain Papua, menurut Ferdinand, terdapat tiga daerah lainnya yang juga bakal mendapat dispensasi bisa mendukung Jokowi-Ma'ruf. Ia menyebut Sulawesi Utara sebagai salah satu dari tiga daerah lainnya. Namun, untuk dua lainnya ia enggan menyebutkannya.
"Nanti kami akan sampaikan, karena kami tidak bisa sampaikan, kami harus bicara dulu dengan daerah tersebut apakah memang dibutuhkan dispensasi khusus apa tidak," kata Ferdinand.
Sebelumnya, terdapat empat kepala daerah Demokrat yang menyatakan diri mendukung Jokowi-Ma'ruf, yakni Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Jatim Soekarwo, Gubernur NTB TGB Zainul Majdi, dan mantan Wagub Jabar Deddy Mizwar.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yulaika Ramadhani
