tirto.id - Polisi mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan demo buruh di sekitar Jalan Medan Merdeka hingga Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, hari ini. Demo itu dilakukan dalam rangka menolak kebijakan wajib Tapera.
"Dikerahkan 1.416 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi, Kamis (6/6/2024).
Menurut Susatyo, pihaknya juga akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik. Oleh karenanya, dia mengimbau agar masyarakat mencari jalur alternatif demi menghindari kepadatan.
"Rekayasa lalu lintas bersifat bersifat situasional melihat eskalasi di lapangan. Apabila jumlah massa dan eskalasi meningkatkan maka diadakan penutupan jalan," ucap Susatyo.
Susatyo merinci, penutupan akan dilakukan mulai dari Harmoni menuju Merdeka Barat. Kemudian, penutupan juga dilakukan di Jalan Perwira menuju Merdeka Utara.
Selanjutnya, penutupan lalu lintas juga dilakukan di Jalan Abdul Muis menuju Merdeka Selatan. Terakhir, TL Sarinah lalu lintas yang menuju Merdeka Barat ditutup.
"Diimbau agar para pengunjuk rasa tertib dan menghormati pengguna jalan lainnya yang akan melintas," tutur Susatyo.
Diketahui, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, ribuan buruh bakal melakukan unjuk rasa di depan Istana hari ini. Demo tersebut akan dimulai pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di depan Balaikota dan begerak ke Istana melalui kawasan Patung Kuda.
Selain aksi menolak PP Tapera, dalam aksi demo juga akan disuarakan mengenai penolakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal, penolakan KRIS BPJS Kesehatan, penolakan Omnibuslaw UU Cipta Kerja, dan penghapusan outsourching sebagai bentuk penolakan upah murah.
"Ribuan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat perkerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA," ujar Said Iqbal.
Menurut Said Iqbal, kebijakan Tapera merugikan dan membenani pekerja dengan iuran. Sebab, setelah mengiur selama 10 hingga 20 tahun, buruh tetap saja tidak memberikan kepastian bisa memiliki rumah.
Said Iqbal juga menilai, pemerintah lepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah. Hal ini karena pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD.
"Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," ujar dia.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Anggun P Situmorang
