tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku sempat diajak masuk dalam barisan koalisi partai politik pendukung pemerintah. Ajakan itu diklaim diterima PKS sebelum Ramadan dan beberapa waktu lalu.
Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian berkata, ajakan agar PKS mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disampaikan melalui Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri. Akan tetapi, PKS disebutnya berkomitmen tetap berada di luar lingkaran pemerintah.
"Kami konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat yang menghendaki perubahan kepemimpinan ke depan, yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa, yang punya integritas baik ke depan," tutur Pipin di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (14/7/2018).
Pipin berkata, partainya tak ingin sekedar menjadi oposisi. Akan tetapi, PKS disebutnya hendak menyuarakan aspirasi masyarakat yang ingin adanya pergantian presiden.
Pipin juga menanggapi dinamika politik saat ini, dimana belum ada nama calon wakil presiden yang diumumkan Jokowi selaku bakal capres petahana. Menurutnya, Jokowi lebih baik fokus menyelesaikan beragam persoalan bangsa alih-alih sibuk mencari cawapres untuk pemilu.
"Lebih baik Pak Jokowi fokus menyelesaikan masalah ekonomi, memenuhi janji-janji kampanye," kata Pipin.
PKS menganggap sosok ideal cawapres saat ini sebenarnya masih dimiliki Jusuf Kalla (JK). Karena itu, menjadi wajar jika ada sejumlah pihak yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar JK dapat kembali menjabat sebagai wapres.
Saat ini, JK sudah 2 kali menjadi wapres. Berdasarkan isi UUD 1945 hasil amandemen, JK tak punya kesempatan lagi menjadi cawapres di Pemilu mendatang.
"Pak JK itu cawapres ideal. Makanya kemarin Perindo mengajukan JR [Judicial Review] agar Pak JK bisa dicalonkan lagi," ujar Pipin.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Maya Saputri
