tirto.id - Petani sawit geram, harga tandan buah segar (TBS) sawit semakin merosot hingga Rp300 per kilogram di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Itu terjadi setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) sebulan lalu.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menuturkan harga TBS sawit yang diterima para petani SPI di wilayah lain juga kompak mengalami tren penurunan yang signifikan. Seperti di Tanjung Jabung Timur, harga TBS mencapai di bawah Rp300- Rp500 per kilogram.
"Ini sudah sangat luar biasa, sawit yang jadi komoditas ekspor seperti tidak ada harganya sama sekali Ini kan sudah kelewatan. Laporan hari ini ada yang sampai Rp300 per kg," katanya, Jumat (24/6/2022).
Dia merasa pemerintah tidak perduli dengan hajat hidup para petani. Karena itu dia mendesak jajaran Jokowi membuat kebijakan terkait minyak sawit. Tidak tergantung dari pasar internasional yang dikuasai oleh perusahaan asing.
"Hajat hidup petani, orang banyak, dikuasai oleh cukong-cukong transnasional perseorangan yang pemerintah kita pun hampir tidak berdaya melawannya," ungkapnya.
Tidak hanya pemerintah, dia juga meminta penegak hukum bisa menindak perusahaan sawit yang membeli TBS di bawah harga. Dia berharap pabrik kelapa sawit (PKS) tersebut diambil alih pemerintah.
"Bukan tidak memungkin agar PKS tersebut ditutup, lalu diambil alih oleh pemerintah, ini levelnya udah level krisis. Lebih lanjutnya, izin ekspor perusahaannya dicabut juga. Dana segar yang ada di di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bisa dialokasikan untuk atasi masa krisis ini, bukan hanya memanjakan korporasi," bebernya.
Pemerintah daerah juga perlu membuka posko pengaduan. Para petani bisa mengadu ketika TBS dibeli dengan harga yang tidak layak, di bawah harga ketetapan pemerintah.
"Perkebunan sawit harus diurus oleh rakyat, didukung oleh pemerintah dan BUMN, bukan oleh korporasi," bebernya.
Dia menuturkan perkebunan sawit korporasi mengubah hutan menjadi tanaman monokultur. Menghilangkan kekayaan hutan serta sumber air berupa rawa-rawa, sungai dan sumber-sumber air lainnya. Henry berharap perkebunan sawit pengelolaannya diberikan kepada petani. Dibentuk koperasi mulai dari urusan tanaman, pabrik CPO dan turunannya.
"Korporasi sawit juga terbukti telah menggusur tanah petani, masyarakat adat dan rakyat, sampai merusak infrastruktur di daerah," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Tirto belum mendapatkan jawaban terkait anjloknya harga TBS dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan dan pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Intan Umbari Prihatin
