tirto.id - Pembicaraan soal Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengemuka setelah debat kedua capres 2019 digelar Minggu (17/2/2019) kemarin. Mulanya adalah pernyataan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Azhar Simanjuntak. Ia menyebut lahan Prabowo seluas 120 ribu hektare di Aceh banyak digarap oleh eks GAM.
Konteks pernyataan Dahnil adalah serangan calon presiden (capres) 01 Joko Widodo (Jokowi) kepada lawan tandingnya capres 02 Prabowo Subianto dalam debat di Hotel Sultan, Jakarta. Jokowi menyebut Prabowo punya 120 ribu hektare tanah di Aceh dan 220 ribu hektare di Kalimantan.
"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur, sebesar 220 ribu hektare, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare," kata Jokowi pada 17 Februari 2019 malam lalu.
Kemudian Prabowo menjawab, "tanah saya kuasai ratusan ribu hektare benar. Itu HGU (hak guna usaha), milik negara. Itu benar, negara bisa ambil. Untuk negara saya rela daripada ke orang asing lebih baik saya kelola. Saya nasionalis dan patriot," kata Prabowo disambut tepuk tangan pendukungnya.
Pernyataan Dahnil kemudian memicu polemik di antara eks kombatan sendiri. Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), Abu Razak, membantah pernyataan Dahnil. KPA adalah organisasi yang menaungi kurang lebih 50 ribu eks kombatan GAM dan TNA (Tentara Negara Aceh).
"Itu pernyataan menyesatkan. Hoaks itu," kata Abu Razak kepada reporter Tirto, Selasa (19/2/2019) kemarin.
Tapi Marzuki, yang juga bergabung dalam KPA, membenarkannya. Pria yang diberi julukan "Wen Rimba Raya" ini adalah salah satu eks kombatan yang menggarap lahan milik Prabowo. "Saya untuk berkebun," klaimnya.
GAM Memang Tak Seragam
Saling adu klaim ini menunjukkan bahwa suara para eksponen kombatan GAM di Pilpres 2019 memang tak seragam. Mereka tidak mendukung capres-cawapres tertentu, meski, misalnya, partai-partai lokal yang digerakkan oleh eks kombatan secara tegas mendukung nomor 01 atau 02.
Hal ini diutarakan Saifuddin Bantasyam, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sarifudin Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh.
Penulis buku Survey Penangan Konflik Aceh ini mengatakan Partai Aceh mendukung Prabowo-Sandiaga, sementara Partai Nanggroe Aceh (sebelum 2017 namanya Partai Nasional Aceh) mendukung Jokowi-Ma'ruf. Meski keduanya punya sikap, namun anggota-anggota di bawahnya, yang banyak diisi eks kombatan, tak melulu sama.
Bahkan di tubuh Partai Aceh pun muncul perbedaan.
"Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf saja ternyata beda pandangan dengan Abu Razak (Kamaruddin Abu Bakar, Sekjen Partai Aceh). Tapi kan enggak masalah," kata Saifuddin kepada reporter Tirto.
Muzakir Manaf mendukung Prabowo, sementara Abu Razak membela Jokowi.
Kenapa itu bisa terjadi? Soalnya, kata Saifuddin, para eks kombatan hanya melihat mana calon yang menguntungkan secara ekonomi bagi mereka. Tentu ini tergantung persepsi dan harapan masing-masing orang. Dengan kata lain, ujar Saifuddin, atas dasar-dasar yang pragmatis.
Sikap politik yang berbeda-beda membuat eks kombatan tak punya pengaruh di mata masyarakat Aceh secara umum, tambah Saifuddin.
Hal serupa diutarakan Mawardi Ismail, dosen Fakultas Hukum Unsyiah. "Kalau secara formal misalnya Partai Aceh mendukung Prabowo, tapi secara rill-nya ada juga tokoh-tokoh Partai aceh yang mendukung Pak Jokowi," terangnya.
Ia menegaskan bahwa eks kombatan pragmatis terlihat dari menangnya Prabowo-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Ketika itu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang dengan perolehan suara 1.089.290, sedangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat suara 913.309. Dilihat dari kacamata idealis, maka seharusnya Jokowilah yang menang karena nama Prabowo sering dikaitkan dengan kasus Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh 1990-1998.
"Kalau 2014, kan, yang paling hangat itu isu DOM, ternyata tidak berpengaruh. ternyata Prabowo menang telak di Aceh," terangnya.
Aceh Memang Penting
Terlepas dari sikap eks kombatan GAM, tim sukses masing-masing kandidat merasa Aceh adalah daerah penting. Bagi tim Jokowi, misalnya, memenangkan Aceh penting agar Jokowi tak lagi dikait-kaitkan dengan isu anti-Islam.
"Itu adalah daerah penting untuk perebutan suara," kata Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Usman Kansong kepada reporter Tirto. "Kalau mereka memilih kami artinya itu tidak benar kami anti Islam."
Menurut Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, per semester I 2015, dari 5.090.412 penduduk Aceh, 5.013.152 di antaranya beragama Islam. Pemerintah lokal juga menetapkan syariat Islam.
Direktur Legislatif Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Edhy Prabowo, juga mengatakan hal serupa.
"Suara kami cukup besar disana, bahkan periode lalu Prabowo-Hatta menang cukup besar, jadi bagi kami Aceh juga penting. Insya Allah, kami yakin [menang lagi]," kata Edhy kepada reporter Tirto.
Penulis: Rio Apinino
