tirto.id - Senyum Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung tetap terjaga kala turun dari pesawat, saat berjalan di karpet merah panjang yang digelar di lapangan udara Pyongyang, hingga tangannya menjabat Pemimpin Besar Korea Utara, Kim Jong-il.
Jong-il membalas dengan senyum yang tak kalah lebar. Tangan keduanya saling menggenggam erat, diguncang berkali-kali, ke atas-ke bawah, bak dua kawan baik yang lama tak jumpa.
Perwira militer Korut yang mengawasi dari kejauhan, juga sejumlah delegasi Korsel di lokasi yang sama, bertepuk tangan dengan raut muka gembira. Raut muka penuh harapan.
Rakyat Korut dengan baju nasional khas berbaris di sepanjang jalan antara bandara dan tempat pertemuan. Saat kendaraan yang membawa delegasi kedua negara melintas, mereka melambai-lambaikan tangan, bersorak-sorai meneriakkan nama sang pemimpin besar—dan sesekali nama Dae-jung.
Tepat 18 tahun silam, pada tanggal 13 Juni 2000, dua pemimpin Semenanjung Korea bertemu untuk pertama kalinya, sejak pecah menjadi dua negara akibat Perang Korea (1950-1953).
Pertemuan perdana Korut-Korsel sesungguhnya hampir terjadi pada tahun 1994, demikian catat New York Times. Namun dibatalkan sebab pendiri Korut, Kim Il-sung, meninggal. Jong-il naik tahta, dan dunia tak menyangka bahwa ia akan menjadi pemimpin yang tak kalah keras dari ayahnya.
Dae-jung kemudian mengusahakan lagi pertemuan dua Korea. Pada 1998 ia mengaggas Kebijakan Sinar Matahari (Taebuk hwahae hyŏmnyŏk chŏngch’aek), yakni kebijakan luar negeri yang bertujuan akhir pada terciptanya perdamaian abadi di Semenanjung Korea. Minimal, sikap Korut bisa melunak.
Korsel menjalankan Kebijakan Sinar Matahari dengan cara memberi banyak bantuan fianansial maupun materiil kepada Jong-il. Evan Ramstad untuk Wall Street Journal mencatat selama kurun waktu 1998-2008 Korsel menyalurkan bantuan ekonomi sebesar $8 milyar.
Pemerintah Korsel tidak keberatan. Ekonomi negara gingseng itu memang sedang digdaya, terutama berkat industri teknologi, sejak era Presiden Park Chung-hee pada dekade 1970-an dan berlanjut hingga era 1990-an.
Di sisi seberang, anggaran belanja yang tak karuan melimpahnya untuk program nuklir membuat rakyat Korut dihantam kelaparan massal, demikian penjelasan Hyun-Key Kim dalam analisisnya South Korea's Sunshine Policy, Reciprocity and Nationhood (2012).
Kebijakan Sinar Matahari mengantar keduanya kepada KTT antar-Korea pada musim panas tahun 2000. Dae-jung dijamu Jong-il di kediamannya yang megah. Dalam arsip video yang diunggah di Youtube oleh DPRK Video Archive (2015), selain acara formal, ada juga sesi makan-makan, minum-minum, disertai keakraban yang unik antara Jong-il dan istri Dae-jung.
Hasil pertemuan terangkum dalam Deklarasi Utara-Selatan Bersama. Secara umum berisi kerja sama bidang kemanusiaan, ekonomi, dan program reuni keluarga yang dipisahkan teritori kedua negara. Zona ekonomi Kaseong lahir pada tahun 2004, berupa pabrik Korsel di perbatasan dan dikelola oleh pekerja Korut.
Berkat upaya rekonsiliasi ini Dae-jung menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2000. Harapan atas perdamaian yang sesungguhnya membuncah baik dari masyarakat kedua negara maupun komunitas dunia. Meski pada akhirnya, harapan itu berakhir sebagai harapan belaka.
Korut masih melanjutkan program nuklirnya, dengan kata lain visi denuklirisasi Semenanjung Korea masih jauh panggang dari api.
Lebih esensial lagi, pertemuan di Pyongyang itu tidak menghasilkan kesepakatan yang mengubah status gencatan senjata antara Korut dan Korsel. Jadi, secara teknis, kedua negara masih berperang hingga detik ini.
Sentimen negatif masyarakat Korsel makin naik tinggi kepada Kebijakan Sinar Matahari, saat pada tahun 2003 muncul tuduhan bahwa untuk merealisasikan KTT antar-Korea Dae-jung harus menyogok Jong-il. Jumlahnya cukup fantastis: $500 juta. Salah satu yang terlibat adalah mantan ajudan Dae-jung, Park Jie Won, demikian lapor New York Times.
Uang sogokan ditengarai masuk ke kas Jong-il melalui salah satu perusahaan di grup Hyundai, Hyundai Asan. Eksekutif perusahaan mengatakan pembayaran itu untuk proyek konstruksi dan kompleks pariwisata, lebih tepatnya pengembangan resor Gunung Mumkang di tepi pantai timur Korut.
Saat dibawa ke tempat penahanan, Jie Won berkata pada media bahwa ia tak menyesalkan perbuatannya. Ia kelewat bangga sebab merasa berkontribusi terhadap upaya perdamaian Korut-Korsel. Pertemuan itu ia nilai “menyelamatkan Semenanjung Korea dari ancaman Korut” dan mengamankan Korsel yang pada 2002 menjadi tuan rumah Piala Dunia bersama Jepang.
Persoalannya, jika tuduhan itu benar, maka anggapan orang bahwa Korut tak benar-benar ingin berdamai makin terbukti. Analis politik kemudian menyimpulkan bahwa KTT antar-Korea sebagai pertunjukan belaka, tanpa esensi, apalagi punya dampak signifikan bagi upaya perdamaian abadi kedua negara.
Jong-il adalah diktator kejam. Hampir tak ada yang meragukan penilaian ini. KTT antar-Korea yang tak berdampak apa-apa, menurut warga Korsel yang diwawancarai Gordon G.Chang untuk laporan Forbes, justru membuat Jong-il terkesan manusiawi. Jong-il bukan lagi sosok yang jahat, namun sesederhana “pemimpin Korea yang lain”.
“Meredakan ketegangan kadang berhasil. Tapi Kebijakan Sinar Matahari tidak. Pendekatan lembut Korsel tidak meredakan ketegangan militer. Pyongyang, seperti yang kita ketahui sekarang, hanya mengambil uang Seoul dan terus membuat rudal balistik dan senjata nuklir,” tulis Chang.
Meski kian diragukan hasil dan dampaknya, Kebijakan Sinar Matahari masih dilanjutkan oleh penerus Dae-jung, Presiden Roh Moo-hyun. Merujuk laporan BBC News, KTT antar-Korea jilid dua dilaksanakan pada awal Oktober 2007, masih di Pyongyang, dengan Korut masih diwakili oleh Kim Jong-il.
Pertemuan tersebut melibatkan enam pihak, yakni Amerika Serikat, Cina, Jepang, Rusia, dan dua Korea. Tujuan utamanya agar Pyongyang meninggalkan program nuklirnya. Ada imbalan bantuan, sebagaimana yang sudah-sudah.
KTT diakhiri dengan Deklarasi KTT Utara-Selatan 2007. Isinya mencangkup persetujuan Korut untuk menyelesaikan masalah nuklir, mengakhiri permusuhan militer dan menandatangani perjanjian perdamaian yang permanen.
Sayangnya, lagi-lagi, seluruh janji berakhir sia-sia. Korut kembali melanjutkan program nuklir dan uji coba rudal. Sementara itu Korsel mengganti presiden dengan sosok yang lebih konservatif, yang ingin melakukan pendekatan lebih tegas kepada rezim Kim, sehingga program Kebijakan Sinar Matahari pun dibubarkan.
Tahun lalu posisi orang nomor satu di Korsel diisi Moon Jae-in, politisi dari kubu liberal sebagaimana Dae-jung dan Moo-hyun. Meski tidak secara menghidupkan Kebijakan Sinar Matahari, visinya sama, yakni berupaya mengajak Korut duduk bersama.
Niat ini sukses diwujudkan pada akhir April dan Mei 2018, di mana Moon dan Pemimpin Besar Korut Kim Jong-un bertemu di perbatasan kedua negara yang dikenal dengan nama Joint Security Area. Pertemuan ini tercatat yang pertama kalinya bagi pemimpin Korut memasuki teritori Korsel.
Senyuman, jabat tangan, dan pelukan kembali hadir. Apakah harapan atas perdamaian paripurna dua Korea juga turut menyeruak? Sebelum hari pertemuan Moo dan Jong-un datang, Choe Sang-hun dari New York Times menurunkan laporan yang menunjukkan barisan rakyat Korsel yang pesimis.
“Korut curang lagi. Pertunjukan ini cuma biar mereka bisa mengulur waktu dan menghindari sanksi. Mereka tidak pernah berniat meninggalkan senjata nuklirnya. Saya lebih percaya perempuan yang mengaku perawan usai melahirkan ketimbang Kim Jong-un,” kata Kim Chang-guk (73), seorang warga yang ikut protes KTT antar-Korea 2018.
Sang-hun kemudian mengutip dua survei yang menarik sebab paradoksial. Satu survei yang dibuat bulan Maret 2018 menyatakan lebih dari 81 persen warga Korsel mendukung KTT antar-Korea tahun ini. Namun survei lain di bulan April 2018 menunjukkan bahwa 70 persen warga Korsel ragu Jong-un akan mau menyerahkan senjata nuklirnya.
Dikotomis pandangan yang berbeda juga ditunjukkan oleh generasi muda dan generasi tua. Hal ini diungkap dalam penelitian Kim Ji-yoon, Kim Kil-dong dan Kang Chung-ku dari Asan Institute for Policy Studies yang bermarkas di Seoul.
“Mereka yang berusia 60-an atau lebih tua masih berbagi rasa identitas nasional dengan Korea Utara, sementara banyak generasi muda usia 20-an menganggap Korea Utara sebagai 'musuh' atau 'orang asing',” tulis Ji-yoon dan kawan-kawan, dalam riset yang mereka rilis bulan April kemarin.
“Banyak di antara mereka yang beusia 20-an tidak peduli dengan penyatuan, dan tidak melihatnya sebagai masalah yang mendesak.”
Editor: Akhmad Muawal Hasan
