tirto.id - Ratusan tenaga kesehatan yang bertugas di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Jakarta telah berbulan-bulan tidak menerima insentif, beberapa di antara mereka bahkan harus mengelus dada sejak November 2020. Seorang perawat bernama Fentia Budiman berusaha menyuarakan masalah ini ke publik, tapi justru malah berbuah pemecatan.
"Aku dapat surat itu tanggal 10 Mei, tapi pencabutan ID Card itu sudah sejak 8 Mei pagi, aku enggak bisa lagi beraktivitas di RSDC. Tanggal 10 Mei jam 10 pagi aku dipanggil dan dikasih surat pemberhentian tugas," kata Fertia kepada reporter Tirto pada Selasa (11/5/2021).
Pengumuman pemberhentian itu diberikan melalui Surat Perintah Nomor Sprin/4370/V/2021/RSDCWA yang ditandatangani oleh dr. Asnominanda mengatasnamakan Koordinator RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.
Fentia sudah bertugas di RSDC Wisma Atlet sejak Maret 2020 atau sejak pertama kali rumah sakit beroperasi. Ia bekerja karena didorong rasa kemanusiaan, ia pun tak pernah bermasalah dalam kinerjanya, bahkan ia diangkat menjadi salah satu Wakil Ketua Tim Perawat, karenanya ia terus bertugas hingga lebih dari satu tahun.
Namun, belakangan keresahan merebak di kalangan tenaga kesehatan Wisma Atlet lantaran banyak dari mereka yang belum mendapat insentif bahkan sejak Desember 2020. Semestinya, mulai dari dokter spesialis, perawat, hingga tenaga kesehatan lainnya mendapat insentif mulai dari Rp15 juta-Rp5 juta per bulannya. Awalnya, itu hanya curhatan yang disampaikan mulut ke mulut, tapi Fentia bersama tenaga kesehatan lainnya memilih maju mengadvokasi masalah ini dalam organisasi Jaringan Nakes Indonesia.
Menurut Fentia, para tenaga kesehatan mencurahkan 24 jam hidupnya untuk bekerja di Wisma Atlet. Untuk itu, pemerintah telah menyatakan tenaga kesehatan berhak atas insentif melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 sehingga dirinya hanya menagih hak yang sudah ditetapkan tersebut. Akibat insentif mandeg, banyak relawan yang kreditnya macet sehingga barang pribadinya dirampas oleh kreditur. Banyak pula keluarga tenaga kesehatan yang goncang ekonominya karena mereka bergantung pada insentif ini.
"Jadi bukan karena kami relawan dan harus rela enggak digaji, itu namanya eksploitasi," kata dia.
Pertama-tama ia menyebar Google Form untuk mendata tenaga kesehatan yang insentifnya tertunggak. Setidaknya, 500 tenaga kesehatan mengaku belum menerima insentif sejak Desember 2020 hingga April 2021. Bahkan sebagian nakes belum menerima insentif sejak November 2020. Berbekal temuan itu, Jaringan membuat pernyataan sikap dan berencana menggelar konferensi pers pada 8 Mei 2020.
Namun, belum sempat konferensi pers digelar, Fentia keburu disidang oleh petinggi RSDC Wisma Atlet. "Aku sendiri doang, cuma aku sendiri yang sipil. Terus di situ ada TNI, Polri, mereka kelilingi aku," kata Fertia.
Dalam pertemuan itu, Fentia dicecar pertanyaan soal aktivitasnya dan dituntut untuk membatalkan konferensi pers yang akan dilaksanakan. Fentia sempat diancam akan "di-BAP-kan" diperiksa dalam proses penyidikan, diancam akan dicabut surat tanda registrasinya sebagai perawat. Ia juga diminta menandatangani surat pernyataan meminta maaf dan membuat kronologi hingga adanya rencana konferensi pers tersebut.
"Ada tentara gitu dan dia sempat ngebentak aku, aku langsung syok banget. Terus aku diam, nunduk saja, dan aku bilang 'ya udah aku tanda tangan'," kata dia.
Koordinator Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet, Letkol Laut M Arif pun membenarkan kabar pemecatan itu. Menurutnya, semestinya segala keberatan dan masalah mengenai insentif disampaikan kepada pihaknya, bukan malah disuarakan ke publik. Ulah Fentia dinilai telah menurunkan moril para tenaga kesehatan yang berjuang di garda depan penanganan COVID-19.
"Kebetulan dia memang tanggal 8 kemarin masa tugas satu bulannya habis, jadi setiap bulan itu diperpanjang berdasarkan penilaian kepala timnya, atasannya, bagaimana attitude-nya, bagaimana pekerjaannya," kata Arifin kepada reporter Tirto pada Selasa (11/5/2021).
Ia menambahkan, "kebetulan tanggal 8 dia habis, pertimbangan untuk perpanjangan tidak bisa dilakukan karena dia sudah melakukan pelanggaran."
Arifin mengaku dirinya telah mengurus masalah insentif ini sejak sebulan lalu agar insentif bisa cair sebelum lebaran. Bahkan, ia mengklaim, sudah bicara langsung ke Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah ini. Saat ini, mayoritas tenaga kesehatan sudah mendapatkan haknya.
Arifin pun mengaku heran dengan Fentia dkk yang menuntut insentif. Menurutnya, sejak awal tenaga kesehatan sudah diberitahu status mereka adalah relawan, bukan pekerja. Insentif yang diberikan dari pemerintah pun hanya reward bukan upah.
"Dia menyamakan dengan UU buruh atau apa, lho kita kan bukan buruh, kita relawan. Bagaimana kejadiannya kalau ada tsunami kemudian relawan datang minta insentif?" kata Arifin.
Ormas pergerakan perempuan, Suluh Perempuan menyesalkan keputusan pemecatan terhadap Fentia. Keputusan itu dianggap sebagai tindakan sepihak untuk membungkam suara tenaga kesehatan yang menuntut haknya padahal tenaga kesehatan telah bekerja mencurahkan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk berjibaku mengambil risiko terpapar COVID-19.
"Suluh Perempuan menyesalkan keputusan sepihak RSDC dalam pe-murnatugasan saudara Fentia Budiman serta pengabaian atas kesungguhan dan darma baktinya bagi kemanusiaan," kata Ketua Umum Suluh Perempuan Siti Rubaidah dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (11/5/2021).
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Abdul Aziz
