Penyanderaan Mapenduma Mengerek Pamor Prabowo dan Kelly Kwalik

tirto.id - Siapa sangka suatu upaya memetakan kawasan alam liar di Papua berujung petaka, menjadi sorotan dunia internasional, yang menaikkan reputasi Prabowo Subianto di sisi pemerintah Indonesia sekaligus pamor Kelly Kwalik bagi orang Papua.

Pada awal 1996, terjadi krisis penyanderaan terhadap sekelompok peneliti yang melakukan ekspedisi ke Taman Nasional Lorentz, kawasan alam liar saat itu seluas nyaris 2,4 juta hektare di pegunungan tengah Papua. (Kelak dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada 1999.)

Menamakan diri sebagai Tim Lorentz 95, kelompok peneliti yang diprakarsai oleh Biological Sciences Club dari Universitas Nasional Jakarta dan Emmanuel College dari Cambridge University itu disandera oleh Organisasi Papua Merdeka pimpinan Kelly Kwalik, seorang putra dari suku Amungme, menguasai "teritori perang" dari Mimika, lokasi penambangan emas Freeport, hingga kawasan Pegunungan Tengah.

Total ada 26 orang yang disandera, termasuk para peneliti, di antaranya empat anak muda Inggris, dua warga Belanda, empat warga Indonesia, seorang dosen dari Jayapura, seorang pendeta, dan seorang petugas kehutanan. Mereka tengah melakukan penelitian selama sekitar tiga bulan, dari November 1995 hingga Januari 1996.

Saat penyanderaan, mereka ditangkap di Mapenduma, sebuah desa di Distrik Nduga, 160 kilometer dari Wamena, ibu kota Jayawijaya, pusat Pegunungan Tengah Papua. Kawasan Nduga kini tidak asing bagi telinga khalayak Indonesia sejak peristiwa kekerasan bersenjata oleh TPNPB/OPM pimpinan Ekianus Kogoya yang menewaskan 16 pekerja PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018.

Apa yang terjadi di Nduga sekarang pada era pemerintahan Joko Widodo, yang menciptakan krisis puluhan ribu pengungsi, mengingatkan kembali pada peristiwa penyanderaan Mapenduma pada era Soeharto. Dan apa yang mendorong Kelly Kwalik menculik belasan warga sipil itu mengingatkan memori penderitaan atas operasi militer Indonesia di Pegunungan Tengah Papua pada 1977.

Misi Prabowo Subianto

Saat Jakarta menerima laporan penyanderaan terhadap Tim Lorentz 95, Prabowo Subianto, menantu Presiden Soeharto yang baru menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus pada Desember 1995, langsung memimpin sendiri operasi pembebasan sandera pada 8 Januari 1996, tepat hari ini, 24 tahun lalu.

East Timor & Indonesia Action Network (ETAN), organisasi hak asasi manusia yang kritis atas kiprah militer Indonesia di Timor Timur, menilai bahwa Prabowo melihat peristiwa penyanderaan di Mapenduma sebagai peluang dia memantapkan reputasinya di mata publik Indonesia dan dunia internasional.

Padahal Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, nama Tentara Nasional Indonesia saat itu, Jenderal Feisal Tanjung, menginstruksikan agar operasi pembebasan sandera tidak perlu diemban oleh tentara berpangkat jenderal untuk turun ke lapangan.

Dalam Bukan Puntung Rokok (2003), biografi Letnan Jenderal Soeyono, Kepala Staf Umum ABRI saat itu yang disusun Benny Siga Butar-butar, Prabowo menolak perintah Soeyono, notabene pimpinannya, agar membeberkan rencana operasi. Ia hanya mengirimkan anak buahnya ke markas besar ABRI. Pengabaian prosedur ini dilaporkan oleh Soeyono kepada Feisal Tanjung.

Sementara eskalasi penyanderaan makin meningkat di lapangan, terjadi insiden memalukan di kalangan tentara dalam operasi tersebut.

Pada 15 April 1996, atau sehari sebelum HUT Kopassus ke-42, Letnan Sanurip, spesialis penembak jitu dari anggota Batalyon 12 Grup-1 Para Komando, memberondongkan peluru ke rekan-rekannya di sekitar landasan udara Mozes Kilangin, Timika.

“Setelah menembaki rekan-rekanya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ,” ujar Brigadir Jenderal Amir Syarifudin, Kepala Pusat Penerangan ABRI saat itu (Kompas, 16/04/1996).

Sedikitnya 10 rekannya tewas, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Anti Teror Letkol Infanteri Adel Gustimigo dan Mayor Gunawan serta Kapten Djatmiko; juga empat warga sipil.

Salah satu spekulasi yang beredar saat itu Letnan Sanurip mengalami stres. Kabar lain dia "kecewa karena tak dilibatkan dalam operasi." Kabarnya kemudian ia dieksekusi akibat kecerobohan tersebut. Sementara Letjen Soeyono berkata dia mendengar kabar Letnan Sanurip bunuh diri.

Apa pun, operasi pembebasan sandera tetap harus dijalankan. Danjen Kopassus Prabowo Subianto mengambil ancang-ancang bahwa operasi itu digelar pada 9 Mei 1996.

Proses Pembebasan Sandera

Dalam proses menyelamatkan sandera, semula Komite Internasional Palang Merah (ICRC) terlibat sebagai mediator. Langkah itu ditempuh lewat peran Uskup Jayapura saat itu Mgr. Ferdinand Marie Munninghoff.

Kelly Kwalik, saat itu menjadi Panglima Komando Daerah Perang III dari OPM, memerintahkan penculikan terhadap Tim Lorentz 95 lewat Daniel Yudas Kogoya, salah satu pemimpin dalam kelompok Kwalik.

Kogoya masih mau melepaskan sandera, sehingga separuhnya dibebaskan, demikian dalam laporanGatra, 'Sang Panglima Tersungkur di Gorong-gorong'.

Kwalik menolak upaya pembebasan sandera, sehingga masih ada 13 orang yang dia sembunyikan. Bila mengharapkan dibebaskan, salah satu tuntutan Kwalik, pemerintah Indonesia harus menarik pasukan ABRI dari Tanah Papua.

Munninghoff, yang menjalankan misi negosiasi dengan Kwalik—bisa dibilang anak rohaninya sewaktu remaja—berdebat sengit karena tuntutan itu mustahil terwujud. Sang uskup bermaksud mencari cara lain melalui Kogoya, tapi Kwalik menghalanginya.

Satu hasil positif dari negosiasi itu mereka sepakat kantor perwakilan Komite Internasional Palang Merah di Papua sebagai mediator antara pemerintah Indonesia dan OPM.

Situasi penyanderaan kala itu tidak menguntungkan ABRI. Para sandera, meski dalam kondisi aman, dibawa oleh Kelly Kwalik ke hutan, dengan medan berat dan minim wawasan topografi kecuali dipandu oleh warga setempat. Medan yang sulit bahkan membuat ICRC baru bisa bertemu dengan Kelly Kwalik pada akhir Februari 1996.

Lewat pendekatan ICRC, singkatnya, Kelly sepakat membebaskan sandera pada Mei 1996. Sebagai gantinya, pemerintah Indonesia tak akan mengejarnya. ICRC juga akan memberikan bantuan medis dan pertanian di Irian Jaya. Momen pembebasan sandera harus diabadikan dalam film dan disebarkan ke media, disaksikan oleh suku-suku di Papua.

Namun, ketika hari perjanjian semakin mendekat, Kwalik berubah pikiran dan membatalkan secara sepihak kesepakatan itu. ICRC kecewa, lantas menyatakan tak bisa lagi bertindak sebagai mediator.

Maka, pada 9 Mei 1996, pasukan ABRI, mayoritas personel elite tempur Kopassus, di bawah komando Prabowo Subianto, menyerbu lokasi persembunyian OPM pimpinan Kwalik dan menyelamatkan para sandera secara paksa, cerdik sekaligus kontroversial.

East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) menulis ABRI menggunakan helikopter yang biasa dipakai ICRC untuk menyuplai bantuan medis. Selain itu, pasukan Kopassus berseragam ICRC untuk mengelabui penyandera.

Meski ICRC menyangkal tudingan ini dalam pernyataan tertulis pada 1999, dalam Papua Berdarah (2018), fotografer asal Denmark, Peter Bang, mengaku melihat Prabowo Subianto menggunakan helikopter yang dibuat menyerupai helikopter yang biasa dipakai ICRC.

“Prabowo menggunakan helikopter yang dicat warna putih dengan lambang Palang Merah untuk membohongi militer OPM,” tulis Bang.

Betapa pun OPM membawa para sandera hingga ke pelosok desa di Pegunungan Tengah Papua, Kopassus berhasil mengakhiri krisis penyanderaan selama 130 hari itu.

Hanya saja, dua peneliti meninggal. Mereka adalah Matheis Yosias Lasamahu, peneliti ornitologi, dan Navy Panekenan, peneliti biologi.

“Kita juga bersedih ada dua sandera yang tidak kita selamatkan, tapi prajurit-prajurit kita telah berbuat maksimal, mereka telah berusaha dengan sangat baik,” ujar Prabowo.

Pamor Kelly Kwalik dan Prabowo

Kengototan Kelly Kwalik menolak negosiasi dengan sang uskup Jayapura, dalam pandangan Jim Elmslie, akademisi Australia dalam Irian Jaya Under The Gun (2002), bukanlah tindakan bodoh atau naif sebagaimana ia kerap kali disalahpahami selama ini.

Kelly enggan melepaskan sandera, menurut Elmslie, karena ia paham penyanderaan Mapenduma mendapatkan perhatian dari luar negeri, apalagi ada peneliti asing yang berhasil dia tawan.

“Itu kesempatan yang belum pernah muncul sebelumnya dan mungkin tidak akan pernah lagi,” tulis Elmslie.

Kehidupan Kwalik sendiri berwarna. Basilius Triharyanto dalam "Rest in Peace Tuan Jenderal", menulis Kwalik, lahir di Lembah Jila, Timika, pada 1955, gagal menamatkan SMP, tapi kemudian, pada 1973, melanjutkan pendidikan ke Sekolah Guru Bawah, sekarang dikenal Sekolah Pendidikan Guru/Menengah Umum Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Taruna Bakti Wamena Jayapura. Pada Januari 1975, ia kembali ke Distrik Agimuka lalu menjadi seorang guru selama setahun.

Pada 1976, ia bergabung ke apa yang disebut "Kabinet Pemerintahan Revolusioner 1 Juli 1971" di bawah kepemimpinan Seth Rumkorem dan Jacob Pray, memanggul senjata menuju hutan belantara, lalu menjadi Panglima KODAP III (1980-2007), lantas mendeklarasikan diri sebagai Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/ Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM).

Operasi mliter Indonesia pada 1977-1978 di Pegunungan Tengah Papua, disebut-sebut menewaskan 4.146 orang Papua, telah mengeraskan tekad Kwalik dalam jalan OPM. Kwalik tewas tertembak oleh Tim Densus 88 di sebuah rumah di Jalan Freeport Lama, Timika, pada 16 Desember 2009.