tirto.id - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkap bahwa target penurunan stunting atau tengkes pada 2023 tidak mencapai target.
Menurutnya, di 2023 pemerintah menargetkan angka penurunan stunting sebanyak 3,8 persen. Namun faktanya, pemerintah hanya berhasil menurunkan angka tengkes sebesar 0,15 persen menjadi 21,5 persen dari sebelumnya di 2022 sebesar 21,6 persen.
"Ini menjadi perhatian kita, artinya angka ini tidak sesuai dengan target penurunan yang kita rancang 3,8 persen pertahun," kata Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Menteri yang digelar di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Selasa (19/03/2024).
Ia meminta agar penanganan stunting di 2023 dievaluasi. Hal itu mengingat pemerintah saat ini menargetkan prevalensi stunting sebesar 14 persen dan ditargetkan bisa dicapai di akhir pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.
"Kita tahun ini memasuki tahun terakhir pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Kita perlu mengevaluasi apakah target prevalensi stunting 14 persen pada 2024 ini bisa dicapai atau tidak," kata Ma’ruf Amin.
Pada kesempatan itu, wakil presiden mengundang lima penjabat gubernur, yakni dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatra Utara.
Kelima provinsi tersebut diundang karena menurut catatan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) berhasil melaksanakan program penanganan stunting.
"Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program di lima daerah ini tentu akan memberikan kontribusi besar bagi penurunan tingkat nasional," ungkapnya.
Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menambahkan bahwa pemerintah akan kembali memeriksa data evaluasi stunting.
Menurut Muhadjir Effendy, ada sejumlah aplikasi dalam mencatat hasil stunting sehingga hasil evaluasinya bervariasi.
Di antara aplikasinya antara lain e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang pengukurannya bersifat harian. Pada 2022 terdapat SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) yang sekarang namanya SKI (Survei Kesehatan Indonesia).
"Oleh karena itu, baik survei dan sensus tidak bisa 100 persen, tetapi paling enggak kalau angkanya mendekati angka pasti bisa dipakai untuk membuat strategi kebijakan berikutnya," kata Muhadjir.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Irfan Teguh Pribadi
