Penurunan Daya Beli atau Peralihan Pola Belanja?

tirto.id - “Soalnya lebih praktis. Lagipula saya bisa bandingin harga tanpa harus mondar-mandir,” ujar Putri Kartika (23), saat ditanya alasannya menggemari belanja lewat daring (online).

Sejak 2014 lalu, Putri sudah menggemari belanja pakaian dan alat make-up via internet. Kegemarannya berbelanja di toko daring sebetulnya sudah dikenalnya sejak duduk di bangku SMA.

“Waktu itu awalnya dari zaman jualan masih banyak di Facebook. Selain nggak capek, barang juga bisa langsung sampai. Dibandingkan belanja secara offline, intensitas belanja online saya memang lebih besar,” jelas Putri.

Maraknya industri e-commerce dan penggunaan media sosial memang mendorong tumbuhnya penjualan barang lewat daring.

Maraknya transaksi daring inilah yang kemudian memicu perdebatan soal daya beli masyarakat. Ada yang menyebut daya beli masyarakat memang tengah melemah berdasarkan data-data yang dirilis, ada pula yang menyebut tidak terjadi penurunan daya beli melainkan peralihan pola belanja.

Presiden Joko Widodo termasuk yang menyebut tidak ada pelemahan daya beli. Menurut Jokowi, isu penurunan daya beli yang santer beredar tidak memiliki dasar kuat.

“Banyak orang yang ke situ (online). Kalau ada toko tutup ya karena itu, salahnya nggak mengikuti zaman,” kata Jokowi saat menutup acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin 2017 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta pada Selasa (3/10) lalu.

Salah satu indikator yang digunakan Jokowi adalah persentase penggunaan jasa kurir yang diklaimnya meningkat 130 persen per akhir September 2017. “Angkanya didapat dari mana? Ya kita cek. JNE cek, kantor pos cek. Saya kan juga orang lapangan,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi malah menduga isu penurunan daya beli memang sengaja dicuatkan dengan alasan yang cenderung bermuatan politis.

“Saya lihat siapa yang ngomong. Kalau dari (ranah) politik, nggak apa-apa. Sedangkan kalau pengusaha murni, saya ajak ngomong. Orang politik kan memang tugasnya itu, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah kita blak-blakan saja,” ungkap Jokowi.

Baca juga: Daya Beli Turun atau Tidak?

Sementara itu, Bank Dunia mencatat ada kecenderungan penurunan daya konsumsi masyarakat Indonesia. Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia mengklaim stagnannya pertumbuhan konsumsi swasta yang masih di angka 5 persen disebabkan konsumsi rumah tangga yang melambat.

“Pertumbuhan konsumsi swasta secara tidak terduga masih tetap sama di tengah momentum yang kondusif. Padahal konsumsi swasta tersebut mencakup lebih dari separuh PDB (pendapatan domestik bruto) Indonesia,” kata Country Director Bank Dunia Rodrigo Chaves di Soehana Hall, Jakarta.

Tentu saja klaim Bank Dunia itu langsung direspons oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang turut hadir dalam acara pengumuman laporan tersebut. Mantan Direktur Bank Dunia ini meminta agar lembaga tersebut melakukan penelitian lebih lanjut terkait isu daya beli.

“Di sini saya meminta Bank Dunia untuk melihat usia produktivitas masyarakat, karena adanya perubahan pola konsumsi. Masyarakat tidak lagi mengonsumsi durable goods (barang tahan lama), namun lebih ke experience (pengalaman),” ujar Sri Mulyani.

Pemerintah mengaku optimistis bahwa daya konsumsi masyarakat masih bakal mengalami pertumbuhan. “Adanya pola konsumsi yang berbeda. Itulah yang belum tertangkap dari laporan ini. Kami menantikan (penelitian lanjutannya), untuk melihat dan memahaminya,” ucap Sri Mulyani.

Setali tiga uang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bahkan menilai faktor daya konsumsi tidak berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi.

“Kalaupun ada pengaruh, paling karena ada switching pola konsumsi, dari offline ke online. Tapi gabungan totalnya nggak berubah. Dari yang tadinya 5 persen, sekarang 4,94 persen, ada penurunan tapi sedikit,” jelas Darmin seusai acara penutupan Rakornas Kadin 2017 di Jakarta, pekan lalu.

Tak Sekadar Perubahan Pola Konsumsi

Persoalan penurunan daya beli masih menjadi perdebatan. Banyak variabel yang bisa digunakan untuk mengukurnya. Inflasi merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya penurunan daya beli masyarakat. Menurunnya tren inflasi yang disertai melambatnya permintaan domestik pada tahun ini dapat dijadikan indikator terjadinya penurunan daya beli.

Baca juga: Daya Beli Masyarakat Melemah, Benarkah?

Adapun inflasi di Januari 2017 menunjukkan angka 0,97 persen, sedangkan pada September 2017, tingkat inflasi berada di level 0,13 persen. Sementara pada Maret dan April 2017, deflasi malah sempat terjadi yang mana masing-masingnya sebesar minus 0,02 persen dan minus 0,07 persen.

Selain inflasi, pertumbuhan daya beli juga bisa dilihat dari laju pertumbuhan PDB menurut jenis pengeluarannya.

Pada triwulan III-2016 misalnya, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 3,45 persen terhadap triwulan sebelumnya (month-to-month). Sedangkan pada kuartal I-2017, pertumbuhannya hanya 0,14 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tak hanya laju pengeluaran rumah tangga, konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga menunjukkan penurunan secara month-to-month. Di triwulan IV-2016, laju pertumbuhan meningkat 2,83 persen dari triwulan sebelumnya, serta melemah sebanyak 1,71 persen di triwulan I-2017.

Adapun laju pertumbuhan konsumsi pemerintah mengalami nasib yang sama. Pada triwulan I-2017 berada di level minus 45,45 persen dari yang tadinya sebesar 39,49 persen pada triwulan IV-2016.

Meskipun indikator adanya penurunan daya beli terlihat, akan tetapi perubahan pola konsumsi sebagaimana yang digembar-gemborkan pemerintah bukanlah faktor tunggal. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin, klaim perubahan pola harus dilihat dari jenis produknya.

Pria yang juga menjabat sebagai Corporate Affairs Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut menyebutkan bahwa untuk pasar ritel ataupun grosir, penjualan lewat daring sangat kecil dampaknya. “Saya kan punya (lini bisnis) online juga, Alfacart. Itu cuma nol koma sekian persen,” ungkap Solihin di Museum Nasional pada Rabu (4/10).

Solihin beranggapan kebiasaan belanja orang Indonesia belum sepenuhnya berganti model ke daring. “Lain halnya kalau (membeli) ponsel, dan sebagainya,” tutur Solihin.

“Jadi agak beda ya. Kalau dibilang (tren) online terjadi karena ada switching ritel, memang ada sedikit pengurangan, tapi tergantung juga pada produk yang dijual,” tambah Solihin.

Senada dengan pernyataan Solihin, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani juga berpendapat bahwa pertumbuhan perdagangan di daring memang bertumbuh pesat, akan tetapi tidak mencerminkan laju yang absolut.

“Nilainya cukup besar dari transaksi konvensional. Makanya perlu dilihat juga, produk yang bertumbuh itu apa saja. Kalau seperti industri makanan dan minuman nggak mungkin bertumbuh di online. Untuk online itu lebih ke yang terkait gaya hidup atau pakaian,” jelas Hariyadi saat dihubungi Tirto via telepon pada Kamis (6/10) sore.

Hariyadi malah menyoroti soal masyarakat yang berada di kelas menengah ke bawah. Menurut Hariyadi, faktor lain yang menyebabkan daya beli cenderung menurun dikarenakan lapangan kerja pada sektor formal yang menyusut.

“Perusahaan banyak melakukan efisiensi, sehingga dari yang sektor formal beralih ke sektor informal. Ini akhirnya berdampak pada pendapatannya, lalu ke daya beli. Masyarakat kelas menengah ke bawah memang cukup berpengaruh,” ucap Hariyadi.

Melihat tren yang yang relatif tercermin pada semester I-2017 tersebut, Hariyadi mengaku masih optimistis akan adanya perbaikan di semester II-2017. Hariyadi pun mengimbau agar pemerintah bisa lebih memfokuskan diri terhadap perbaikan lapangan kerja, salah satunya dengan mendorong terciptanya industri padat karya.

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara terang-terangan telah membantah klaim pemerintah yang menyebutkan adanya pergeseran pola belanja. Meski menilai dampaknya tak signifikan, tapi perubahan bisnis ke arah online berpotensi menimbulkan kerugian dan PHK besar-besaran.

Presiden KSPI Said Iqbal berpendapat penurunan daya beli terjadi akibat upah murah yang diterima pekerja. “Masyarakat kelas menengah ke bawah tetap saja daya belinya turun, karena faktanya rakyat terbebani, listrik mahal dan harga-harga yang semakin meningkat,” ujar Said di Gedung LBH, Jakarta, Kamis (5/10).