tirto.id - Pengusaha menyatakan anggaran penanganan pandemi Corona atau COVID-19 masih tak cukup untuk menjaga tidak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut mereka anggarannya perlu ditambah sampai Rp1.600 triliun.
“Stimulus masih kurang. pemerintah menyiapkan Rp405 triliun, Kadin mengatakan dibutuhkan Rp1.600 triliun,” ucap Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Minuman (Gapmmi) Adhi Lukman dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI, Senin (27/4/2020).
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani menyatakan stimulus yang diberikan pemerintah memang sudah sewajarnya naik sampai Rp1.600 triliun. Menurutnya jumlah setara 10 persen dari total PDB Indonesia di angka Rp16 ribu triliun adalah wajar.
Ia memastikan, permintaan Kadin dan pengusaha agar stimulus mencapai Rp1.600 triliun bukan sembarangan angka. Kadin, kata dia, juga sudah menjelaskan kepada pemerintah apa dasar permintaan stimulus jumbo ini.
Ia mencontohkan negara lain seperti Malaysia saja memiliki stimulus fiscal 10 persen dari PDB, Singapura 10,9 persen dari PDB, Amerika Serikat mengeluarkan 10,5 persen dari PDB, sementara posisi Rp405 triliun saat ini hanya 2,5 persen dari PDB.
Di sisi lain ia beralasan ukuran ekonomi Indonesia saat ini sudah besar. Sewaktu krisis 2007-2008 saja, Indonesia berada di kisaran Rp4-5 ribu triliun tetapi sekarang mencapai Rp16ribu triliun. Alhasil ia menilai anggaran penanganannya perlu disesuaikan juga dengan perkembangan itu.
“Untuk kita dengan negara 270 jtua penduduk, size ekonomi ke-15 terbesar memang dibutuhkan stimulus besar karena space ekonomi kita besar,” ucap Rosan dalam siaran live peluncuran pusat informasi Corona Kumparan, Minggu (19/4/2020).
Di sisi lain ia beralasan stimulus pemerintah akan menentukan seberapa mampu dunia usaha bisa bertahan. Ia bahkan memprediksi mereka hanya bisa bertahan 3-5 bulan lagi jika stimulus ini datang terlambat atau jumlahnya tidak tepat.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Hendra Friana
