tirto.id - Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, berharap proses transisi kepemimpinan Joko Widodo ke Prabowo Subianto bakal berlangsung secara kondusif sampai Oktober 2024 sehingga memberikan kenyaman bagi dunia usaha dan industri, serta investasi.
"Bagi dunia usaha, kunci utama adalah stabilitas politik sebagai basis bagi pertumbuhan ekonomi dan geliat dunia usaha," kata Sarman dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (22/3/2024).
Sarman juga menuturkan, dunia usaha berharap pasca pengumuman dan penetapan hasil pemilihan umum 2024, suasana aman, sejuk dan kondusif sehingga tidak mengganggu aktivitas perekonomian dan investasi. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini, sedang bergeliat positif lantaran bertepatan juga dengan bulan Ramadhan dan menjelang Idulfitri 1445 hijriah.
"Transaksi ekonomi diberbagai sektor sedang bergeliat dan produktif. Terlebih minggu depan ketika tunjangan hari raya mulai cair maka konsumsi rumah tangga kita semakin meningkat," kata Sarman.
Dalam situasi seperti, masyarakat membutuhkan kenyamanan dalam berbelanja. Menjadi tugas bersama menjaga kenyamanan dan kondusifitas pasca pengumuman hasil Pilpres oleh KPU.
"Jika ada sengketa agar diselesaikan melalui lembaga penegak hukum yang ada yaitu Mahkamah Konstitusi," ucap Sarman.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, meminta kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk mengevaluasi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen.
“Nanti mereka (Prabowo-Gibran) bisa mengevaluasi kembali gitu, melihat kondisi yang ada saat ini,” ujar Shinta dikutip dari Antara.
Shinta menjelaskan PPN 12 persen yang akan diterapkan pada 1 Januari 2025 bukanlah kebijakan yang mendadak. Oleh karena itu, kata dia, baik pemerintah maupun pengusaha sudah mempersiapkan diri. Shinta melanjutkan, mereka luput mengantisipasi kondisi perekonomian global.
“Yang harus menjadi perhatian adalah kedayaan beli. Jelas, dengan kondisi seperti ini, dengan kenaikan nanti 12 persen itu kan dibebankan ke konsumen. Jadi, nanti yang akan merasakan kenaikan itu konsumennya,” ujar Shinta.
Dia berharap agar Presiden terpilih dalam Pemilu 2024 dapat memberi perhatian dan pertimbangan mengenai implementasi kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025.
“Apakah memang tepat waktunya untuk dinaikkan? Begitu,” kata Shinta.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Intan Umbari Prihatin
