tirto.id - Rencana para pendukung Prabowo-Sandiaga menggelar aksi 22 Mei untuk menolak hasil rekapitulasi Pilpres 2019 KPU dikritik oleh kubu Jokowi-Ma'ruf. Rencana itu dinilai kubu Jokowi akan membawa banyak keburukan bagi peserta aksi sehingga lebih baik dibatalkan.
"Lebih baik diurungkan niatnya karena lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya buat peserta aksi yang hadir," kata Abdul Kadir Karding, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf kepada wartawan, Senin (20/5/2019).
Karding mengingatkan ancaman terorisme dan isu pengeboman kantor KPU pada 22 Mei tidak dianggap enteng. Sebab menurutnya polisi sudah menerangkan indikator-indikator yang mengarah ke sana. "Banyaknya teroris yang ditangkap Densus 88 plus barang bukti belasan bom siap ledak jadi bukti bahwa peringatan dari kepolisian bukan isapan jempol," ujar Karding.
Politikus PKB ini meminta ajakan untuk membatalkan aksi bertajuk Gerakan Kedaulatan Rakyat 22 Mei itu sebagai bentuk pengekangan kebebasan berpendapat. Namun hal ini mesti dilihat sebagai usaha menghindari korban dari masyarakat. "Toh, selama ini, sebelum tanggal 22 Mei, tak ada larangan buat melakukan aksi di mana pun. Harusnya publik bisa melihat lebih jernih dan penuh akal sehat ada pihak yang ingin negeri ini chaos," kata Karding.
Alih-alih turun ke jalan untuk berunjuk rasa, Karding mengajak masyarakat khususnya kaum ibu memanfaatkan momentum bulan suci ramadhan untuk beribadah. "Menunggu pengumuman KPU lebih baik dilakukan di rumah saja, menonton televisi. Termasuk dengan memperbanyak mengaji, terutama buat yang sedang menjalankan ibadah puasa," katanya.
Editor: Rio Apinino
