tirto.id - Pendiri gerakan Boikot, Divestasi, Sanksi (BDS), Omar Barghouti dilarang masuk ke Amerika Serikat (AS) pada Rabu (10/4/2019) di Bandara Ben Gurion di Tel Aviv, Israel.
Setibanya di bandara, Barghouti diberitahu oleh staf maskapai penerbangan bahwa Konsulat AS di Tel Aviv diperintahkan oleh bagian Layanan Imigrasi AS (USCIS) untuk melarangnya berpergian ke AS. Padahal, ia memegang dokumen perjalanan valid dan visa AS yang berlaku hingga 2021.
"Mereka hanya mengatakan itu larangan oleh layanan imigrasi AS, tidak ada yang lebih dari itu," katanya kepada Al Jazeera.
Barghouti seharusnya bepergian ke AS atas undangan Arab American Institute (AAI) di Washington untuk menjadi pembicara di kampus New York University, mengisi panel – panel di Harvard University dan menghadiri penikahan putrinya di Texas.
“Larangan ini didasari secara ideologis dan politis, yang juga merupakan bagian dari penindasan Israel yang meningkat terhadap pembela HAM Palestina, Israel dan internasional dalam gerakan BDS kebebasan, keadilan dan kesetaraan,” kata Barghouti seperti dilansir Aljazeera.
Presiden AAI, James Zogby mengatakan larangan Barghouti masuk ke AS adalah contoh terbaru dari pengabaian administrasi Trump atas hak-hak tersebut.
“Jelas keputusan politik yang sewenang-wenang ini dimotivasi oleh upaya pemerintah ini untuk membungkam suara-suara Palestina,” ujar Zogby seperti dilaporkan The New York Times.
Kedutaan Besar AS di Yerusalem dan USCIS tidak segera menanggapi komentar masalah Barghouti.
Langkah AS baru – baru ini meminta pemerintah federal untuk mengambil tindakan kepada siapapun mendukung gerakan DBS, dan membuat hukum untuk melindungi Israel.
Tahun ini Pemerintah AS juga mengesahkan RUU anti – BDS yang akan memungkinkan pemerintah negara bagian dan kota untuk mengakhiri kontrak dengan entitas AS yang mendukung gerakan DBS.
Mantan Presiden, Jimmy Carter mengecam RUU anti-BDS bulan ini dan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menolaknya.
“Di bawah Konstitusi kami, orang dan badan hukum memiliki hak untuk mengekspresikan pandangan politik tanpa takut akan konsekuensi. Pengadilan AS telah melindungi hak individu untuk berpartisipasi dalam boikot sebagai bentuk protes politik. Perlindungan yang sama berlaku untuk hak untuk mengadvokasi atau menentang BDS,” katanya seperti diwartakan NY Times.
Editor: Yandri Daniel Damaledo
