Indeks Aktivis Ham

Budaya hukum di Indonesia masih rentan bagi pejuang lingkungan dan HAM karena dipakai mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Sejarah aksi Kamisan yang sudah berusia 17 tahun di Pilpres 2024.

Proses persidangan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang digelar sejak April 2023 akan divonis pada Senin (8/1/2023).

Biografi Martin Luther King Jr akan berkisah soal profil pendeta sekaligus aktivis sosial yang mengedepankan hak-hak sipil di AS tahun 1950-an ini.

Staf LBH Papua yang tinggal di mess kantor baru mengetahui ada kebakaran setelah bunyi ledakan dari arah garasi.

Hidup J.C. Princen penuh romantika di zaman Revolusi. Dia memilih desersi dari ketentaraan Belanda dan berpihak pada Republik.

Pengembalian beasiswa LPDP Veronica Koman secara simbolis gagal dilakukan hari ini sebab tak berhasil menemui pegawai LPDP.

LBH Apik Jakarta mendapatkan intimidasi oleh sekelompok orang dan penegak hukum pada 3 Februari 2020.

Polisi mengatakan Golfrid meninggal karena kecelakaan tunggal.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono mengklaim cukup baik perlakuan terhadap Surya Anta dan aktivis Papua lain di Mako Brimob.

HS Dillon meninggal dunia karena penyakit komplikasi jantung dan paru-paru.

Komnas HAM diminta memberikan perlindungan ke Veronica Koman, karena dia sebagai pembela HAM sekaligus pengacara mahasiswa Papua di Asrama Surabaya.

Cuitan Veronica Koman di Twitter @VeronicaKoman usai ditetapkan tersangka.

Pia Klemp dikriminalisasi oleh otoritas Italia karena menyelamatkan ribuan orang yang terancam mati tenggelam di laut Mediterania.

Omar Barhougti mengatakan, larangan masuk AS tersebut didasari oleh ideologis dan unsur politis.

Aktivis HAM dan mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai, selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, banyak warisan Gus Dur yang dirusak dan dibenamkan.

Komisi III DPR meminta isu penculikan dan pembunuhan aktivis tidak jadi komoditas politik, tetapi dituntaskan.

Charles menilai penangkapan Robert  berlebihan. Apalagi sudah dijelaskan bahwa lagu yang dinyanyikan bukan ditujukan kepada institusi TNI hari ini tetapi kepada kebijakan rezim militer Suharto di masa yang lalu.

Kepala Bidang Advokasi LBH Pers Gading Yonggar Ditya mengatakan tak ditahannya Robertus Robet bukan berarti ia akan terbebas dari segala hukuman. 

Miko Ginting menilai pasal yang disangkakan pada Robertus Robet tidak ada yang tepat.