tirto.id - Rencana alumni demonstrasi 212 menggelar reuni setelah satu tahun berlalu mendapat beragam respons dari masyarakat. Salah satu yang buka suara adalah Pemuda Muhammadiyah. Melalui ketuanya, Dahnil Anzhar Simanjuntak, organisasi otonom salah satu ormas terbesar di Indonesia ini mempertanyakan apa urgensi dari acara semacam ini.
"Kalau dulu aksi 212 kan ada persoalan Ahok. Sekarang apa urgensinya?" kata Dahnil kepada Tirto, Selasa (28/11/2017).
Menurut Dahnil, reuni yang dikabarkan akan dihadiri oleh ribuan orang ini berpotensi bikin gaduh, sebagaimana yang terjadi di tahun lalu. Dengan fakta bahwa tahun depan Pilkada serentak siap diselenggarakan di 171 daerah, acara ini juga sangat berpotensi ditunggangi pihak-pihak yang berkepentingan dengan politik praktis.
"Harapan saya jangan sampai reuni tersebut dipolitisasi sehingga menciptakan stigma-stigma miring dan bikin gaduh," kata Dahnil.
Atas alasan tersebut, Dahnil memastikan secara organisasi Pemuda Muhammadiyah tidak terlibat dalam acara itu, sebagaimana posisi PP Muhammadiyah selaku organisasi induk. "Kami tidak terlibat dalam bentuk apapun dengan reuni itu," kata Dahnil.
Meski bersikap kritis, Dahnil berpendapat bahwa acara semacam itu adalah hak setiap warga negara, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar soal kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, siapapun tidak boleh melarang.
Ketua Presidium 212, Slamet Maarif, membantah tudingan bahwa reuni alumni 212 sebagai acara politis. Ia mengatakan bahwa tujuan utama dari acara ini semata mempererat persaudaraan antar umat Islam (ukhuwah islamiyah) sekaligus memperingati maulid Nabi Muhammad.
Ia juga mengatakan kalau acara tersebut adalah bentuk syukur kepada Allah bahwa umat Islam telah dipersatukan 2 Desember tahun lalu. Sementara kalau ada anggapan-anggapan miring terkait acara ini, Slamet memilih tidak peduli.
"Kalau ada yang berprasangka miring, kami sudah biasa. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kami kafilahnya," kata Slamet.
Mempererat persatuan umat Islam juga jadi dalil mengapa mereka kurang responsif--kalau tidak bisa dibilang absen--terhadap isu-isu yang lebih riil, semisal korupsi atau pembengkakan APBD di DKI yang sedang ramai dibicarakan. Mereka, menurut pengakuan Slamet, bukan tidak mau merespons isu yang sebetulnya juga terkait dengan kepentingan umat ini, tapi mengesampingkannya terlebih dulu.
Dalam acara ini Slamet mengundang semua elemen masyarakat, termasuk sejumlah pejabat seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Namun dua orang ini belum dipastikan akan hadir atau tidak.
"Mau datang atau tidak itu terserah para pejabatnya. Yang jelas kami sudah mengundang. Nanti lihat saja siapa-siapa pejabatnya yang datang," kata Slamet.
Demonstrasi besar-besaran dilakukan pada 2 Desember 2016 lalu, sebagai aksi protes atas pernyataan Ahok yang dinilai melecehkan agama. Atas kasus tersebut, Ahok divonis dua tahun penjara.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Rio Apinino
