tirto.id - Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI) Provinsi Nusa Tenggara Barat berencana menggelar dakwah terkait haramnya perayaan Valentine's Day atau hari kasih sayang yang diperingati setiap 14 Februari 2018.
"Kami akan menurunkan ratusan brigade masjid untuk berdakwah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perayaan Valentine haram karena bukan ajaran agama dan tidak juga budaya kita," kata Ketua BKPRMI NTB, Nanang Edward di Mataram, Selasa (13/2/2018).
Sebaiknya, remaja masjid dan anak-anak muda beraktivitas di masjid melakukan berbagai kegiatan keagamaan. "Laki-laki shalat ke masjid dan perempuan menghidupkan majelis taklimnya," katanya.
Sebagai upaya menghindari adanya warga di daerah ini terutama yang muslim merayakan Valentine, pihaknya telah melayangkan surat kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan.
Dalam surat tersebut disampaikan tentang larangan perayaan valentine, dan menyampaikan secara masif kepada peserta didik. "Jika pemerintah tidak sangup, kami akan turun," kata dia.
Nanang menyebutkan, jumlah brigade masjid di Pulau Lombok tercatat sebanyak 300 orang, khusus di Kota Mataram ada 112 orang yang akan diturunkan untuk berdakwah ke sejumlah titik keramaian dan strategis menjadi perayaan "valentine".
Misalnya di warung-warung atau bahasa kerennya kafe-kafe, sedangkan di hotel menjadi ranah aparat pemerintah dalam hal ini Satpol PP.
"Perayaan Valentine cenderung akan mengarah pada aktivitas negatif dan hura-hura. Karenanya, anak-anak muda hendaknya tidak ikut-ikutan dan jangan coba-coba," katanya mengingatkan.
Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh sebelumnya melarang perayaan Valentine's Day di kota ini karena bukan budaya bangsa yang harus dilestarikan.
"Perayaan hari Valentine bukan budaya kita, karenanya kita tegas tidak boleh ada perayaan apalagi di kalangan pelajar dan lingkungan sekolah," katanya.
Untuk menghindari adanya perayaan di kalangan pelajar, wali kota telah meminta Dinas Pendidikan memberikan imbauan kepada siswa dan wali murid agar anak-anak lebih fokus ke proses belajar.
"Untuk memperkuat larangan tersebut, pemerintah kota telah membuat surat edaran seperti tahun-tahun sebelumnya untuk disebar ke semua kalangan masyarakat," kata Ahyar.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
