tirto.id - Pemprov DKI Jakarta mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk membahas beberapa masalah pembangunan infrastruktur Ibu Kota. Salah satu yang dibahas adalah suplai perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Usai bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan jajarannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyampaikan, Pemprov meminta penambahan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk perumahan di DKI Jakarta.
"Kami ingin yang fasilitas FLPP bisa ditingkatkan, tahun ini hanya 470-an, kami harapkan bisa meningkat sesuai dengan semangat dari Kementerian PUPR dan Pemprov untuk menyediakan rumah dengan harga terjangkau di DKI," ungkapnya di Gedung Kementerian PUPR, Selasa (13/3/2018).
Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov bakal menjajaki kerja sama penyediaan perumahan tersebut agar bisa dimerger dengan program rumah dengan DP 0 rupiah. "Ada beberapa item yang akan ditindaklanjuti dengan MoU," ujarnya.
Kepala Subbagian Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Indah Pratiwi, mengatakan, pihaknya menyalurkan dana FLPP kepada masyarakat melalui bank pelaksana yang telah bekerja sama dengan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), bukan melalui Pemda.
Di Jakarta, Kementerian PUPR telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp33,7 miliar untuk 308 unit rumah sejak 2010-2014. Dari total tersebut, kata dia, hanya 8 rumah yang merupakan hunian tapak.
Indah juga menyampaikan bahwa harga tanah di DKI sudah semakin mahal sehingga tidak ada penyaluran dana FLPP untuk perumahan murah tahun ini. Ketika ditanya soal rencana kerja sama Pemprov dengan Kementerian PUPR, ia mengaku belum tahu seperti apa poin-poin yang bisa disepakati.
Yang jelas, kata dia, "untuk DKI bisa pakai skema FLPP, tapi dia harus punya Badan Layanan Umum Daerah sendiri."
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dipna Videlia Putsanra
