tirto.id - Pemprov DKI batal melakukan groundbreaking rumah tapak di Rorotan, Jakarta Utara, lantaran harganya tak sesuai dengan ketentuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan dipakai untuk program DP 0 rupiah.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku akan berusaha mencari skema lain agar program tersebut dapat dimasukkan ke dalam program Pemprov. Menurutnya, ketentuan FLPP yang mensyaratkan harga rumah maksimal Rp148,5 juta tak akan bisa mengakomodasi program rumah tapak seperti yang disediakan PT Nusa Kirana di Rorotan.
"Skema FLPP [rumah tapak] hari ini emang itu angkanya (148,5 juta). Jadi angkanya jauh, mereka [PT Nusa Kirana] harganya di 350-an juta. Kita masih cari skema apa yang bisa disandingkan. Kalau pakai skema FLPP, kelihatannya belum ada ruang untuk menyinkronkan itu," ungkapnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018).
Sandiaga menuturkan bahwa skema pembiayaan yang diterapkan untuk program DP 0 melalui FLPP hanya memungkinkan untuk penyediaan rumah susun. Padahal, banyak pengembang swasta yang bisa menyediakan rumah tapak dengan harga murah di Jakarta.
"Tapi kita coba adakah inovasi lain dari segi skema yang bisa kita tawarkan sehingga pemerintah bisa memfasilitasi rumah DP 0 rupiah dengan sistem rumah tapak seperti yang dilakukan PT Nusa Kirana," tutur mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu.
Kendati demikian, ia tak mau berspekulasi seperti apa skema pembiayaan perumahan di luar FLPP yang cocok untuk diterapkan di Jakarta. Ia berharap, hal itu dapat ditemukan Pemprov dalam satu-dua pekan mendatang.
"Yang kita ingin hadirkan itu kan merupakan parsitipatif kolaboratif. Ini adalah partisipasi dan kolaborasi dari dunia usaha, bagaimana kami bisa memfasilitasinya," kata dia.
Sementara itu, Sandiaga juga berencana akan menemui PT Nusa Kirana untuk membicarakan beberapa hal seperti skema pembiayaan yang akan dijalankan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Dinas Perumahan. Tujuannya, agar Pemprov dan perusahaan itu mencapai kesepakatan soal harga jual rumah tapak di Rorotan yang rencananya akan dipakai untuk program DP 0 rupiah Pemprov.
Sandiaga juga menyebut bakal mengapresiasi inisiatif PT Nusantara Kirana dalam menyediakan perumahan murah di Jakarta. Apalagi, PT Nusa Kirana merupakan pengembang swasta pertama yang mengajukan diri sebagai penyedia rumah tapak untuk program DP 0 rupiah.
"Mereka murni dari swasta, inisiatifnya ingin menghadirkan perumahan dengan harga terjangkau. Itu perlu kita apresiasi," imbuhnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
