tirto.id -
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana mengajak masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa. Pasalnya, dana desa rawan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Pemprov Bali juga akan mengeluarkan surat edaran yang isinya agar penggunaan berbagai dana di desa dapat ditempelkan di papan pengumuman di masing-masing kantor kepala desa,” kata Ketut Lihadnyana, di Denpasar, Minggu (20/3/2016).
Menurut Ketut Lihadnyana, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana-dana di desa karena anggaran yang masuk dari pemerintah pusat dan provinsi untuk desa-desa di Bali cukup tinggi mencapai di atas Rp700 miliar.
“Tahun ini Pemprov Bali saja menyiapkan anggaran Rp297 miliar untuk pelestarian adat dan budaya, belum lagi anggaran yang lainnya," ucapnya pada acara Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) itu.
Ketut Lihadnyana menambahkan jika dana yang digelontorkan ke desa benar-benar tepat sasaran maka akan mempercepat pembangunan, dan kesenjangan antara desa dan kota bisa dipersempit.
"Kalau ini bisa diwujudkan, urbanisasi bisa dikendalikan. Tenaga kerja di pedesaan pun akan tersedia, ekonomi di pedesaan akan menggeliat sehingga pendapatan masyarakat desa meningkat," ucapnya.
Pemprov Bali sendiri, lanjut dia, terus berkomitmen untuk mempercepat pembangunan di desa, di samping tetap melestarikan adat dan budaya. Karena itu, lanjut dia, ia meminta jika ditemukan ada hal-hal yang semestinya tidak dilakukan oleh kepala desa maupun masyarakat desa dalam memanfaatkan dana desa untuk dilaporkan.
“Tolong sampaikan secepatnya dan media juga kami harapkan ikut mengawasi pemanfaatan dana itu," ujarnya.
Beberapa program pembangunan Pemprov Bali yang tahun ini diarahkan ke desa diantaranya Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara untuk 15 desa miskin dengan setiap desa mendapatkan Rp1,02 miliar, BKK dan hibah untuk 1.488 desa pakraman (desa adat) masing-masing desa mendapatkan Rp200 juta, program bedah rumah untuk 1.500 unit, 100 unit Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) dan sebagainya. Selain itu, 636 desa di Bali mendapatkan total alokasi dana desa lebih dari Rp416 miliar dari pemerintah pusat.
