tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan proses vaksinasi COVID-19 dapat mulai berjalan pada pertengahan bulan Januari 2021. Airlangga bilang vaksinasi COVID-19 belum dapat dilakukan karena masih menunggu izin penggunaan darurat atau Emergency Use of Authorisation (EUA) terbit dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Sebagian sudah disampaikan ke berbagai daerah. Diharapkan vaksinasi bisa dimulai di bulan Januari ini minggu kedua atau pertengahan. Ini menunggu EUA dari BPOM dan [fatwa] kehalalan dari vaksin ini,” ucap Airlangga dalam “Pembukaan Perdagangan BEI Tahun 2021” di Bursa Efek Indonesia, Senin (4/1/2021).
Pada tahap pertama, pemerintah bakal memprioritaskan vaksin COVID-19 bagi tenaga kesehatan yang totalnya 1,3 juta orang di 34 provinsi. Selanjutnya vaksin juga bakal diberikan kepada 17,4 juta orang yang menurut catatan pemerintah merupakan petugas publik. Kemudian dilanjutkan pada kalangan lansia berusia di atas 60 tahun atau 21,5 juta orang.
Pemerintah memastikan vaksinasi bakal dilakukan dengan berbasis data ilmiah. Airlangga bilang Indonesia punya tiga sumber data yang bisa digunakan yaitu penelitian Biofarma di Bandung bersama Sinovac berikut penelitian serupa di Turki dan Brasil.
Disamping itu, Airlangga juga mengaku optimistis karena sejumlah negara dunia telah memberikan EUA untuk sejumlah produk vaksin COVID-19, misalnya Pfizer dan AstraZeneca.
Saat ini Indonesia telah mengantongi 3 juta dosis vaksin dari Sinovac yang didatangkan sampai 31 Desember 2021. Nantinya jumlah vaksin masih akan bertambah dari sejumlah sumber yaitu AstraZeneca, Novavax, dan COVAX.
“Kami perbanyak sumber vaksin. Akan diberikan gratis untuk masyarakat. Diperkirakan vaksin akan terus berlanjut sampai Q1 2022,” ucap Airlangga.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Bayu Septianto
