Menuju konten utama

Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi hingga 5,9 Persen di 2023

Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka antara 5,3 hingga 6 persen, rasio gini 0,375, dan penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen.

Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi hingga 5,9 Persen di 2023
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

tirto.id - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai hingga 5,9 persen di 2023. Pertumbuhan ini menjadi salah satu indikator di dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023.

"Target sasaran pembangunan dalam rancangan awal RKP 2023 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,9 persen," kata Suharso dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2022 di Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Dalam RKP tahun depan, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka antara 5,3 hingga 6 persen, rasio gini 0,375, dan penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen.

Selain itu, Suharso juga mematok indeks pembangunan manusia di 2023 berada di 73,31, tingkat kemiskinan 7,5 persen, nilai tukar petani 103 hingga 105, dan nilai tukar nelayan 106 hingga 107.

Suharso menambahkan, dalam RKP 2023 pemerintah juga telah ditetapkan beberapa major projects yang memiliki peran signifikan dalam mendukung capaian prioritas nasional.

Beberapa major projects tersebut adalah kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, dan reformasi sistem kesehatan nasional.

Selain itu ada pula pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, penurunan angka kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, serta pembangunan fasilitas pengelolaan limbah P3.

Tema RKP 2023 pemerintah yakni 'Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

Adapun RKP ini mengusung tujuh agenda prioritas nasional, yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Selain itu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup untuk mencegah bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik.

Baca juga artikel terkait RENCANA KERJA PEMERINTAH atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Fahreza Rizky