tirto.id - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyebutkan Rencana Kerja Pemerintah untuk target persentase kemiskinan pada 2018 ini berada di kisaran 9,5 – 10 persen. Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan saat ini adalah momentum baik untuk menurunkan angka kemiskinan Indonesia hingga mencapai single digit.
Angka kemiskinan Indonesia pada September 2017 lalu berada di level 10,12 persen dengan jumlah absolut sebesar 26,58 juta jiwa. Pada 2016, sebesar 10,70 persen atau sebesar 27,76 juta jiwa.
“Tingkat kemiskinan pada September 2017 mencapai titik terendah selama hampir dua dekade, yaitu menjadi sebesar 10,12 persen. Terjadi pengurangan sekitar 1,18 juta jiwa penduduk miskin, padahal sebelumnya rata-rata penurunan kemiskinan hanya kurang dari 500 ribu orang per tahun,” kata Bambang di kantor Kementerian PPN/Bappenas Jakarta pada Selasa (9/1/2018).
Ia menambahkan, faktor pendorong penurunan angka kemiskinan ini meliputi inflasi 2017 yang terjaga dan stabil dalam rentang target 4 kurang lebih 1 persen. Dalam kurun waktu Maret-September 2017, inflasi umum dapat dijaga pada tingkat 1,45 persen dan pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga pada Hari Raya Lebaran, terutama komponen makanan.
Selain itu, meningkatnya upah riil buruh tani sebesar 1,05 persen dalam 6 bulan terakhir. Ia mengatakan, buruh tani adalah salah satu tenaga kerja yang tergolong miskin paling banyak. “Peningkatan upah riil buruh tani sangat membantu peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini mendukung menurunnya kemiskinan di perdesaan,” ujar Bambang.
Faktor selanjutnya, adanya integrasi program-program penanggulangan kemiskinan. “Kalau kita bisa integrasikan program untuk penurunan tingkat kemiskinan, maka target penurunan kemiskinan dapat lebih cepat tercapai,” ungkapnya.
Ada pun integrasi program-program penanggulangan kemiskinan yang dimaksud meliputi. Pertama, perbaikan basis data untuk target dan penyaluran non tunai melalui satu kartu. Kedua, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang terintegrasi dengan bantuan lain untuk mendorong akumulasi aset/tabungan dan kases layanan lainnya.
Ketiga, reformasi subsidi pangan dan energi tepat sasaran; dan keempat adalah optimalisasi penggunaan dana desa yang turut menurunkan kemiskinan di wilayah perdesaan.
“Mengurangi subsidi menjadi bentuk reformasi subdisi agar tepat sasaran. Subsidi dialihkan menjadi bantuan langsung, dalam bentuk bantuan sosial. Kalau kerja sama itu case by case kami terbuka juga. Tapi biasanya, perusahaan CSR ada target sendiri. Zakat juga. Yang bisa kami lakukan adalah koordinasi,” terangnya.
Dalam perbaikan penyaluran bantuan ini, pemerintah akan lebih berhati-hati, seperti untuk perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “BPNT ini ujung tombak karena KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) relatif sudah tepat sasaran. Yang relatif kurang tepat sasaran adalah rastra (beras sejahtera). Jadi jurus untuk single digit adalah penguatan tepat sasaran dengan BPNT,” ujarnya.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Alexander Haryanto
