Pemerintah Tagih Janji Pendanaan JEPT untuk Pensiun Dini PLTU

tirto.id - Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menagih komitmen lembaga pembiayaan transisi energi untuk membantu Indonesia menyusul langkah pensiun dini atau early retirement Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di Indonesia.

Menurut Bahlil, pensiun dini PLTU tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat tanpa adanya dukungan pembiayaan. Dia menyatakan untuk menuruti wacana tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

“Masa kita disuruh paksa untuk memensiunkan PLTU-PLTU itu? Siapa membiayai? Dijanjimu (JEPT) ada lembaga donor yang membiayai. Mana ada? Sampai sekarang belum ada. Zero,” ucap Bahlil di The Westin, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Ketum Partai Golkar itu menegaskan pemerintah tak mungkin menggunakan dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk merealisasikan wacana tersebut.

“Masa kita harus memaksa dana APBN atau PLN membuat bon baru lagi untuk membiayai itu? Kita mau tapi ada uangnya dulu. Kalau enggak ada duitnya, ya, sorry, bos,” tutur Bahlil.

Bahlil memastikan pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk melaksanakan rencana pensiun PLTU itu. Bahlil juga menyebut Indonesia masih membutuhkan energi fosil untuk kepentingan dalam negeri.

“Kita harus memproteksi kebutuhan dalam negeri dulu. Jadi, harus fair,” tutur Bahlil.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini sedang menyusun peta jalan (road map) pemensiunan dini sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Langkah itu berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Melalui peta jalan tersebut, 13 PLTU direncanakan bakal disuntik mati sebagai upaya untuk mencapai target nol emisi pada 2060. Pemensiunan dini tersebut ditargetkan bakal rampung sebelum 2030.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, bilang bahwa institusinya tengah menyiapkan antisipasi terhadap dampak pemensiunan dini 13 PLTU tersebut. Pasalnya, kebijakan tersebut bisa saja menimbulkan gejolak akibat kekurangan pasokan dan kenaikan harga listrik.

"Tiga belas PLTU direncanakan akan dipensiunkan secara dini dengan mempertimbangkan keekonomian serta tidak menimbulkan gejolak kekurangan pasokan dan kenaikan harga listrik," kata Dadan dalam keterangan resminya, dinukil Tirto, Jumat (23/8/2024).