Pemerintah Diminta Hentikan Aktivitas Militer di Papua Barat

Oleh: Felix Nathaniel - 7 Desember 2018
Dibaca Normal 1 menit
Pemerintah Indonesia diminta segera menghentikan aktivitas militer di Papua Barat.
tirto.id - Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda meminta pemerintah Indonesia segera menghentikan aktivitas militer di Papua Barat. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas peristiwa penembakan pekerja di Nduga, Papua.

Benny mengklaim Nduga sendiri merupakan bagian dari Papua Barat. Dalam keterangan resmi melalui situs ulmwp.org pada Rabu (5/12/2018), Benny mengaku, kemerdekaan yang dia inginkan sebenarnya tidak melalui jalur-jalur kekerasan.

"Perjuangan ULMWP untuk kemerdekaan seluruhnya melalui jalur politik dan diplomatik. ULMWP berusaha keras untuk demokrasi yang bersifat damai melalui mekanisme internasional," tulis Benny.

"Satu-satunya cara untuk menghentikan tumpah darah ini adalah adanya pengakuan internasional agar orang Papua Barat diizinkan secara bebas dan tanpa tekanan memilih kedaulatan politiknya," ucapnya lagi.

Oleh karena itu, Benny menganggap pejuang kemerdekaan Papua Barat bukanlah kriminal. Mereka punya hak untuk membela diri dari ancaman luar.

Mereka juga tak menyasar warga sipil ataupun melancarkan serangan sporadis terhadap masyarakat sipil seperti halnya yang dilakukan TNI di Papua Barat.

"Mereka hanya melindungi negaranya seperti apa yang militer lain lakukan. Tentara Papua Barat selama ini selalu mempunyai tanggung jawab melindungi warga sipil," tulis Benny.

"Sedangkan TNI melihat seluruh warga Papua Barat sebagai target."

Benny mencatat sejak pertama kali Indonesia Papua Barat dikuasai Indonesia tahun 1960 sampai sekarang, ada lebih dari 500 ribu orang Papua Barat yang menjadi korban kejahatan genosida. Di bawah pemerintahan Indonesia, Papua Barat telah menjadi ladang pembantaian manusia.

Oleh karena itu, Benny merasa rakyat Papua Barat sangat geram dengan Indonesia. Pembangunan selama ini dianggap Benny hanya menambah peluang eksploitasi bisnis di Papua Barat.

Selain itu, ia juga mendesak PBB untuk mengirim tim pencari kebenaran agar menginvestigasi kejahatan Hak Asasi Manusia di Papua Barat.

Meski demikian, Benny menegaskan, Papua Barat tak menaruh dendam pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dia bahkan tak sabar untuk hidup berdampingan dengan Indonesia bila referendum kemerdekaan Papua Barat disetujui.

"Orang Indonesia bukan musuh kita dan kita menantikan hari dimana Papua Barat bebas dan kami akan menyambut Indonesia untuk datang sebagai negara tetangga," kata Benny lagi.

Terkait pelaku pembunuhan di Nduga, Papua, menurut Benny, dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Kabar tersebut disebarkan Sebby Sambom, yang mengklaim sebagai juru bicara komando nasional TPNPB-OPM.

"Panglima Daerah Tentara Pembebasan Nasional Papaua Barat (TPNPB) Makodap III Ndugama Tuan Egianus Kogeya menyatakan bertanggung jawab terhadap penyerangan Zipur [Zeni Tempur atau istilah mereka TNI] pekerja Jembatan Kali Aurak, Kali Yigi dan, Pos TNI [Yonif 755/Yalet] Distrik Mbua," bunyi rilis Sebby.

TPNPB-OPM mengaku sudah lebih dari tiga bulan berpatroli dan memantau pekerja Jembatan Kali Aurak, Kali Yigi, dan Pos TNI Distrik Mbua. Menurut mereka, semua pekerja itu bukan warga sipil, melainkan anggota TNI.

"Karena kami tahu bahwa yang bekerja selama ini untuk jalan Trans [Papua] dan jembatan-jembatan yang ada sepanjang Jalan Habema, Juguru, Kenyam, Batas Batu adalah murni anggota TNI, Zipur," lanjut rilis itu.


Baca juga artikel terkait KASUS KEKERASAN DI PAPUA atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Hukum)

Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri
Dari Sejawat
Infografik Instagram