tirto.id - Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi mengakui pelibatan TNI dalam proses pembangunan jalan dan jembatan di Distril Yall, Yigi, dan Mbua. Namun ia mempertanyakan apakah karena hal itu lantas mereka pantas dibunuh. "Jika TNI bangun jalan apakah pantas dibantai? Ini logikanya, pola pikir secara moral," kata M Aidi seperti dikutip dari Antara, Jumat (7/12).
Aidi menjelaskan pembangunan jalan dan jembatan Transpapua dibagi dalam sejumlah sektor. Pada 2016-2017 ada beberapa kontraktor yang bekerja di sejumlah tempat di pedalaman Papua, termasuk di Nduga. Ia mengakui salah satu resimen TNI yakni Zeni Konstruksi pernah terlibat dalam proses pembangunan jalan dan jembatan Transpapua.
"Zeni Kontruksi TNI juga pernah kerja di sana. TNI diberikan sektor yang paling berat, selain itu di situ juga ada perusahaan lainnya yang bekerja seperti Istaka Karya. Salahnya di mana jika TNI dilibatkan membantu pekerjaan tersebut, apalagi itu perintah presiden, perintah negara," ujarnya.
Aidi mengatakan kalaupun ada anggota TNI yang melakukan kejahatan maka mereka mestinya diproses secara hukum. "TNI hadir untuk membangun Papua, kesejahteraan rakyat Papua, kok harus dibantai, dibunuh?" katanya.
Pelibatan TNI dalam pembangunan disampaikan orang yang mengaku sebagai juru bicara TPN/OPM Sebby Sambon. Menurut Sebby salah satu alasan penembakan pekerja PT Istaka Karya di Nduga adalah karena para pekerja adalah anggota TNI.
Namun Aidi meminta Sebby membuktikan tudingannya apakah benar para korban penembakan adalah anggota TNI atau masyarakat sipil. Ia mengundang Sebby ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua guna melihat para korban penembakan dari Nduga. Hal ini menurut Aidi agar Sebby tahu korban kelompok bersenjata bukan anggota TNI.
"Silakan datang ke Timika, bisa didampingi oleh pihak terkait, misalnya, Komnas HAM, atau institusi manapun, supaya bisa lihat para korban penembakan dari Nduga," katanya.
Aidi menjamin keamanan Sebby jika bersedia datang lansung ke Timika. Menurutnya Sebby harus membuktikan langsung tudingannya bahwa para pekerja jalan dan jembatan trans-Papua di Distrik Yall, Yigi dan Mbua merupakan anggota TNI.
"Kalau memang dia menuding bahwa korban yang dibantai itu anggota TNI, maka saya undang yang bersangkutan datang ke Timika, agar dia bisa membuktikan bahwa pernyataanya itu benar atau salah, silahkan cek," ucap Aidi.
"Saya undang, saya jamin keamanannya (Sebby Sambom, red), ini logika pertamanya yah."
Bagi Aidi keterlibatan TNI dalam proses pembangunan infrastruktur di Papua dimaksudkan untuk kebaikan rakyat. "Membangun untuk membantu proses percepatan pembangunan infrastruktur, di mana TNI selalu berada di garda terdepan untuk mengatasi kesulitan rakyat yang disekitar kita. Contohnya, seperti kasus di Asmat, TNI diterjunkan disana paling duluan," katanya.
Selain terlibat pembangunan infrastruktur, Aidi mengatakan TNI juga terlibat dalam pendidikan. Ia menyebutkan di daerah pedalaman ketika tidak ada guru yang mengajar di suatu sekolah, prajurit TNI dari Babinsa diterjunkan untuk membantu mengajar, bahkan membantu membuat rumah ibadah, sekolah, aula kampung hingga lainnya. "Ini semua bukan TNI ingin ambil alih tugas pihak lain, tetapi mengisi kekosongan yang tidak bisa dilakukan oleh pihak lain. Jadi, tudingan kepada TNI itu saya kira tidak masuk akal, tidak masuk logika," katanya.
Aidi juga menanggapi tudingan Sebby bahwa TNI telah membombardir lokasi kejadian dengan pesawat. Menurutnya tudingan ini tidak benar. "Apalagi dikatakan TNI kerahkan pesawat untuk membom lokasi kejadian. Ini bisa saja kami lakukan kerahkan semua alutsista, tapi tidak lakukan itu. Kami masih punya norma, tapi mereka (TPN/OPM) tidak. Kedaulatan NKRI diakui oleh seluruh dunia, tidak ada satu negara pun yang menyangkal itu," katanya.
Aidi mengatakan hingga saat ini mayoritas negara di dunia masih mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia. Ia mengatakan kalau pun ada negara yang mendukung gerakan TPN/OPM untuk memisahkan Papua dari Indonesia hal itu menurutnya hanya suara satu dua oknum yang tidak suka Indonesia.
"Bahkan negara yang belum ada hubungan diplomatik dengan Indonesia seperti Israel mengakui kedaulatan Indonesia. Kalau mereka itu legalitas dari mana, pegang dan angkat senjata saja sudah illegal, sudah pelanggaran hukum, tidak ada pembenaran dari hukum manapun orang yang tidak berkepentingan angkat senjata," katanya.
Penulis: Jay Akbar
Editor: Jay Akbar
