Menuju konten utama

Pemerintah Bantah Harga Beras Naik di Pasaran Gara-Gara Bansos

Kantor Staf Presiden membantah bantuan sosial memicu harga beras di pasaran menjadi naik. 

Pemerintah Bantah Harga Beras Naik di Pasaran Gara-Gara Bansos
Sejumlah warga membeli beras saat Gerakan Pangan Murah di Pasar Kebon Kembang Blok F Trade Center, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/1/2024). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.

tirto.id - Kantor Staf Presiden (KSP) membantah pemberian bantuan beras pemerintah Presiden Joko Widodo mempengaruhi kenaikan harga beras. Deputi III KSP Bidang Perekonomian, Edy Priyono, menuturkan, beras yang diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog.

"Kan memang sudah ada alokasinya kok, alokasi cadangan beras pemerintah tidak mengurangi alokasi cadangan beras pemerintah yang digunakan untuk stabilisasi harga dan pangan," kata Edy di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin.

Edy menilai tidak masuk akal jika bantuan beras membuat harga beras naik. Dia menjelaskan, Bulog memiliki cadangan beras hingga 1,45 ton yang bisa didistribusikan.

"Secara teknokratis enggak masuk tuduhan bahwa bantuan pangan menyebabkan beras naik, bagaimana bisa? wong sumbernya dari cadangan beras pemerintah yang sudah ada dan cadangan beras Bulog saat ini masih bagus 1,45 juta ton," kata Edy.

Lebih lanjut, dia juga mengeklaim pemberian bantuan kepada masyarakat mempengaruhi penurunan harga. Sebab, beras yang dibanderol pemerintah lebih rendah.

Tidak hanya itu, kehadiran beras Bulog diharapkan mampu menurunkan atau paling tidak menahan kenaikan harga.Dia juga mengeklaim pemberian bantuan juga menjadi solusi jangka pendek untuk masyarakat kurang mampu.

"Bantuan pangan itu solusi jangka pendek untuk kelompok kurang mampu, ketika harga tinggi. Jadi meski harga tinggi mereka tetap bisa makan," kata Edy.

Sementara itu, dia menjelaskan, upaya membanjiri beras akan membuat harga barang turun. Dia menuturkan, penerima bantuan yang mencapai 22 juta tidak akan membeli beras sehingga harga akan turun.

"Dampaknya secara teori kita bicara suplai demand kalau demand turun harga turun. Teorinya kan 22 juta rumah tangga penerima bantuan nggak beli beras, berarti demand turun seharusnya," pungkas Edy.

Pemerintah memperpanjang bantuan pangan beras

Pekerja mengangkut sekarung beras di Pasar Baru, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (7/9/2023). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/rwa.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan realisasi penyaluran bantuan sosial pangan beras 10 kilogram mencapai 185 ribu ton hingga awal Februari 2024. Arief menuturkan, pihaknya menargetkan dapat menyalurkan sebanyak 440 ribu ton pada dua bulan pertama di 2024 yakni Januari hingga Februari.

Dia mengatakan bantuan pangan beras kembali disalurkan setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024, untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Arief menuturkan penyaluran beras oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, salah satu tugas fungsinya adalah menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.

Bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah yang masuk ke dalam keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Perpres 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan pangan beras ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dilanjutkan pada tahun ini. Penyaluran bansos beras 10 kg per bulan sudah mulai digelontorkan sejak Januari 2024 dan akan terus berlangsung hingga Maret 2024. Bansos ini diperuntukkan bagi 22 juta KPM di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"22 juta keluarga penerima manfaat ini sangat memerlukan adanya bantuan tersebut. Jadi ini bentuk kehadiran negara yang memperhatikan rakyat,” kata Arief dikutip dari Antara.

Arief menuturkan, bantuan tersebut tidak berkaitan dengan politik, bahkan meskipun Pilpres selesai pihaknya masih akan terus menyalurkan bantuan tersebut guna membantu meringankan beban masyarakat khususnya yang sangat membutuhkan.

“Saya mengajak kita semua, baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, asosiasi dan komunitas, serta masyarakat luas, mendukung upaya penyaluran bantuan pangan beras ini sehingga bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua," ujar Arief.

Baca juga artikel terkait PENYEBAB HARGA BERAS NAIK atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin