tirto.id - Pemerintah berencana membenahi sektor transportasi umum di 6 kota besar dengan menerapkan skema membeli layanan angkutan atau buy the service. Kementerian Perhubungan menilai skema buy the service lebih baik daripada penyediaan sarana Bus Rapid Transit (BRT).
“Program buy the service ini lebih baik dari BRT. Tapi ada kota yang cocok sama BRT juga. Kami akan kombinasikan pengadaan bus dengan buy the service," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dalam konferensi pers di Gedung Karsa Kemenhub, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Keenam kota itu: Surabaya, Medan, Denpasar-Badung, Palembang, Surakarta dan Yogyakarta. Sementara anggaran yang disiapkan untuk merealisasikan rencana itu mencapai Rp250 miliar.
Melalui skema buy the service, pemerintah membeli layanan transportasi umum yang sudah ada di daerah. Meski sistem transportasi dijalankan dengan skema yang diinginkan pemerintah, aset dan kendaraan tetap menjadi milik swasta.
Dengan begitu, supir dan pemilik angkutan tiak perlu mengejar setoran karena digaji pemerintah. Sementara trayek yang berlaku diatur oleh pemerintah.
Budi mengatakan saat ini kurang berjalannya sistem BRT disebabkan adanya masalah komitmen kepala daerah dan DPRD. Selain fasilitas, ia mempersoalkan terabaikannya masalah subsidi yang menjadi kunci masyarakat untuk beralih ke transportasi publik.
“Harus ada subsidi. Kalau enggak ada, ya enggak akan jadi,” ucap Budi.
Sebagai bagian dari persiapan penerapan skema buy the service di enam kota, ia memastikan akan melakukan pendekatan ke pemerintah daerah agar mereka mau mendukung dan turut membantu penyediaan sejumlah fasilitas.
Menurut Budi, jika program ini berhasil, sarana transportasi umum di daerah akan sesuai harapan masyarakat.
“Begitu ada program buy the service akan kami benahi trayeknya. Misal nanti ada BRT, lalu ada yang mendukung. Jangan sampai saingan. Angkutan yang eksisting akan jadi feeder,” ujar Budi.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Addi M Idhom
