tirto.id - “Takkan pernah kulupakan kekejaman massa orang kulit putih ketika kami meninggalkan rumah. Aku masih melihat laki-laki kulit hitam ditembak, tubuh-tubuh orang kulit hitam bergelimpangan di jalan. Aku masih mencium bau asap dan melihat api. Aku masih lihat dibakarnya tempat usaha milik orang kulit hitam. Aku masih dengar pesawat beterbangan di atas. Aku dengar jeritan-jeritan,” Viola Fletcher (107) bersaksi di hadapan anggota kongres Amerika Serikat pada Mei silam, dikutip dari Washington Post.
Fletcher adalah 1 dari 3 penyintas tragedi pembantaian warga kulit hitam oleh gerombolan perusuh berkulit putih di Kota Tulsa, negara bagian Oklahoma pada 31 Mei-1 Juni 1921, persis 100 tahun silam. Kala itu, Fletcher masih bocah, yang tengah tertidur pulas di kamar sampai dibangunkan oleh suara panik keluarganya untuk mengungsi dari amukan massa. Kehadiran Fletcher di Washington DC didampingi oleh adik laki-lakinya, veteran Perang Dunia II Hughes Van Ellis (100), yang masih bayi ketika pembantaian terjadi. Sementara itu, saksi lainnya, Lessie Randle (106) memberikan testimoni secara virtual dari Tulsa.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari perjuangan penyintas dan sejumlah keturunan korban pembantaian untuk mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Pada September 2020 silam, Randle menjadi salah satu pihak yang menuntut reparasi dari Kota Tulsa dan otoritas daerah terkait.
Pejabat Tulsa, menurut dokumen dari pihak penuntut, sudah “memperkaya diri sendiri dengan mempromosikan situs Pembantaian sebagai daya tarik turis” sementara penduduk Greenwood tidak memperoleh manfaatnya. Pembantaian tersebut, seperti dialami Randle, berdampak pada “tekanan fisik dan emosional yang berlangsung sampai sekarang”. Randle kecil mendapati rumah neneknya dijarah dan dihancurkan massa. Setelah itu, keluarganya mengalami kesulitan keuangan. Hingga usianya yang senja, Randle menjalani kehidupan yang susah, termasuk dalam urusan finansial.
Dipicu Insiden di Elevator & Dilatarbelakangi Faktor Sosio-Ekonomi
Tragedi Tulsa terjadi di distrik bisnis Greenwood. Komunitas kulit hitam sukses meniti karier dan hidup makmur di kawasan yang dijuluki Wall Street-nya orang kulit hitam. Mengutip keterangan yang dihimpun San Francisco Bay Review, orang-orang kulit hitam di sana ada yang berprofesi sebagai pengacara, dokter dan akademisi. Seorang dokter bernama Dr. Berry diketahui sebagai pemilik jaringan transportasi bus dengan pendapatan per hari mencapai USD500—nominal yang luar biasa besar untuk ukuran tahun 1910.
Masih dilansir dari sumber sama, negara bagian Oklahoma waktu itu hanya punya 2 lapangan terbang, dan 6 armada pesawat dimiliki oleh pebisnis berkulit hitam. Awal 1900-an, Tulsa menjadi kota yang sibuk seiring pendatang menyemut setelah ditemukannya ladang minyak di sana.
Salah seorang kulit hitam terpandang di Greenwood bernama J.B. Stradford. Pengusaha properti ini meraih gelar hukum dari Indiana University, dan merupakan anak dari budak bebas. Pada 1917, bisnis yang dimilikinya meliputi 15 rumah kontrakan dan gedung apartemen dengan 16 kamar. Setahun kemudian, cita-citanya tercapai untuk mendirikan Hotel Stradford—bangunan mewah berisi 55 kamar dengan fasilitas penunjang seperti restoran dan ruang perjamuan. Hotel ini dibanggakan Stradford sebagai yang “terbesar dan terbagus di Amerika Serikat… dimiliki, dijalankan dan dibangun oleh seorang Amerika keturunan Afrika”.
Tiga tahun kemudian, massa kulit putih menghancurkan properti kebanggaannya tersebut. Stradford dituduh sebagai penghasut kerusuhan dan terpaksa mengungsi dari Tulsa. Sampai hari tuanya, Stradford tidak menerima ganti rugi sepeser pun atas jerih payah usahanya yang dipupuk bertahun-tahun di sana. Cicit Stradford adalah salah satu pihak penuntut yang mengajukan kompensasi pada pemerintah Tulsa pada 2020 silam.
Merangkum majalah Time, kerugian yang ditimbulkan dari pembantaian Tulsa sangatlah besar: lebih dari 1.200 bangunan rumah habis terbakar dan 10 ribu warga kulit hitam kehilangan rumahnya. Korban jiwa diperkirakan mencapai 300 orang.
Masih dikutip dari Time yang melansir laporan (PDF) dari tim peneliti Harvard, dampak sosio-ekonomi terhadap komunitas kulit hitam di Tulsa Black meliputi turunnya tingkat kepemilikan rumah, status pekerjaan dan pencapaian pendidikan, termasuk berkurangnya rata-rata gaji mereka. Hal ini berlangsung lintas generasi sampai ke anak-cucu. Laporan ini juga mengungkapkan bahwa orang-orang kulit hitam sempat mengajukan klaim atas kerugian yang dialaminya. Akan tetapi, perusahaan asuransi menolak membayar ganti rugi akibat “kerusuhan”.
Akademisi sudah mencoba memperkirakan seberapa besar jumlah kerugian material, seperti bangunan rumah, pertokoan dan barang-barang lainnya. Salah satunya dilakukan dalam studi pada 2018 yang terbit di The American Journal of Economics and Sociology. Berpegang pada jumlah rumah yang hancur dan median harganya, kerugian diperkirakan mencapai USD150 juta jika dihitung dengan ukuran hari ini. Ditambah dengan aset-aset lainnya, termasuk uang kontan, barang pribadi dan properti bisnis, totalnya bisa mencapai USD200 juta atau sekitar Rp2,8 triliun—dengan Hotel Stradford sendiri nilainya berkisar USD2-3 juta atau sampai Rp42 miliar.
Mirisnya, kehancuran dan kerugian sebesar itu hanya perlu dipicu oleh satu kesalahpahaman di elevator. Masih melansir studi di atas, sebagaimana umumnya dipahami selama ini, pada suatu pagi pemuda kulit hitam bernama Dick Rowland terpeleset dan tak sengaja memegang tangan Sarah Page, seorang perempuan kulit putih penjaga elevator. Page menjerit dan menimbulkan kehebohan sampai Rowland akhirnya ditangkap polisi. Harian Tulsa Tribune lantas membingkainya secara sensasional dalam berita sore, bahwa Rowland ditahan karena tuduhan “mencoba menyerang Page” dan bertindak tidak senonoh.
Tepatnya pada awal abad ke-20, “jurnalisme kuning” memang ikut berperan mengompor-ngompori massa dalam aksi penganiayaan terhadap laki-laki kulit hitam. Media kerap menggambarkan mereka sebagai makhluk brutal yang mengancam perempuan kulit putih. Tak terkecuali dalam kasus di Tulsa. Menjelang malam, rombongan kulit putih yang marah berkumpul di depan pengadilan untuk menghakimi Rowland.
Sejumlah warga yang khawatir dengan keselamatan Rownland pun sempat ikut berjaga sembari membawa senjata. Kehadiran mereka menimbulkan kepanikan di kalangan rombongan kulit putih, yang akhirnya juga bergegas mengambil senjata. Bentrokan pun tak terhindarkan.
Di balik itu semua, kekonyolan di elevator bukanlah hal yang melatarbelakangi aksi brutal massa kulit putih di Tulsa, melainkan situasi sosio-ekonomi. Dalam studi berjudul “The Tulsa Race Riot of 1921: Toward an Integrative Theory of Collective Violence” (2011), Chris Messer menyoroti bagaimana segregasi (yang berakar dari rasisme dan superioritas kulit putih) membuat komunitas kulit hitam terisolasi. Di Greenwood, hal ini mendorong lahirnya iklim kewirausahaan yang kuat di kalangan kulit hitam. Seiring waktu, jumlah populasi orang kulit hitam di Greenwood meningkat dan aktivitas bisnis pun berjalan lancar. Kemajuan ekonomi inilah yang akhirnya menimbulkan rasa iri dan permusuhan dari golongan pebisnis kulit putih.
Terbukti, setelah insiden pembantaian, respons yang ditunjukkan oleh otoritas setempat dan orang-orang kulit putih mengarah pada kepentingan untuk ekspansi bisnis kelompok warga kulit putih. Messer menunjukkan, dua hari pasca-kerusuhan, walikota langsung membentuk Komite Rekonstruksi yang bertugas memperbaiki kawasan tersebut untuk memenuhi kepentingan industri. Selain itu, orang-orang kulit putih juga aktif menawar properti milik orang-orang kulit hitam, berharap mereka mau menjualnya dengan harga murah semata-mata karena takut membangun bisnis lagi di Tulsa. Bukti paling jelas ditunjukkan oleh kebijakan kereta api lokal untuk menawarkan tiket diskon bagi orang-orang kulit hitam yang mau relokasi atau pindah dari Tulsa.
Sekian Dekade Kemudian
Sekian tahun lamanya, tragedi Tulsa terlupakan. Sejarawan Scott Ellsworth, penulis buku The Ground Breaking: An American City and Its Search for Justice (2021), menyampaikan pada Vox bahwa kerusuhan Tusla diredam selama setengah abad di kalangan kulit putih. Ellsworth menambahkan, “Di komunitas warga Amerika keturunan Afrika, hal ini pun tak betul-betul didiskusikan secara terbuka. Penyintas pembantaian [Tulsa] seperti penyintas Holocaust—tak ingin membebani anak-anak mereka dengan kisah-kisah mengerikan.”
Masih dilansir dari Vox, terobosan untuk mengungkap tragedi Tulsa kepada publik diawali dengan publikasi artikel “Profile of a Race Riot” (1971) oleh warga Tulsa bernama Ed Wheeler pada peringatan 50 tahun tragedi Tulsa. Kemudian, sejarawan Ellsworth semakin membuka mata pembaca melalui buku Death in the Promised Land (1982).
Terobosan selanjutnya, seperti disampaikan Ellsworth, dilakukan oleh aktivis HAM dan anggota DPR Don Ross. Ketika terjadi pengeboman di Kota Oklahoma pada 1995, Ross menginformasikan kepada wartawan bahwa ada tragedi lain yang pernah menimpa Tulsa. Today lantas menayangkan acara peringatan 75 tahun tragedi Tulsa, kelak mengundang liputan dari media besar seperti New York Times dan NPR.
Sorotan media akhirnya mendorong pemerintah untuk mendirikan Komisi Kerusuhan Rasial Tulsa pada 1997. Mereka menyelidiki latar belakang dan kronologi insiden, mendokumentasikan kerusakan material pasca-kerusuhan, memperkirakan jumlah korban jiwa sampai potensi kuburan massal.
Temuan tersebut dirangkum dalam laporan (PDF) yang rilis pada 2001. Komisi ini tidak punya kekuatan legal untuk menentukan reparasi (ganti rugi, restitusi atau kompensasi) pada penyintas dan keturunan dari para korban, namun mereka merekomendasikannya sebagai “kebijakan publik yang bagus” untuk membantu proses rekonsiliasi. Pemberian beasiswa, monumen peringatan, dan pembangunan zona ekonomi khusus juga direkomendasikan.
Bisa diduga, kompensasi keuangan bukanlah perkara favorit para pemangku kebijakan. Seperti diberitakan New York Times pada 2001, para pejabat tampak kurang sreg menanggapi rencana reparasi. Mereka lebih tertarik mendirikan monumen peringatan, atau membentuk zona ekonomi khusus di distrik Greenwood. Terlepas dari itu, laporan tahun 2001 ini sudah membuka peluang bagi para penyintas untuk lebih gencar menuntut pengakuan dari negara.
Pada 2003, Tulsa World melaporkan, sekelompok tim legal dan aktivis HAM mewakili lebih dari 200 penyintas tragedi Tulsa dan keturunan korban. Mereka menuntut pemkot Tulsa, departemen kepolisian Tulsa dan negara bagian Oklahoma untuk membayarkan ganti rugi atas tragedi Tulsa. Pada praktiknya, tuntutan ganti rugi tidak bisa diajukan setelah 2 tahun lebih pasca-kejadian. Namun, tim legal percaya diri bahwa syarat tersebut bisa ditangguhkan setelah terungkapnya bukti-bukti keterlibatan pemda dan polisi dalam tragedi Tulsa sebagaimana dipaparkan dalam laporan dari Komisi Tulsa.
Tuntutan yang diajukan pada pengadilan distrik tersebut dibawa sampai ke pengadilan federal. Namun demikian, tak satupun membuahkan hasil yang diharapkan. Pihak pengadilan bersikeras, para penuntut menunggu terlalu lama untuk mengajukan ganti rugi. Pada 2005, Mahkamah Agung AS mempertegas putusan pengadilan-pengadilan sebelumnya dengan menolak banding dari para korban Tulsa.
Satu per satu, penyintas tragedi Tulsa berguguran dan sampai hari ini hanya tersisa tiga orang. Seiring gerakan Black Lives Matter digaungkan untuk melawan penindasan rasial, mungkinkah tuntutan mereka kali ini bakal betul-betul didengarkan dan dipenuhi? Bertepatan dengan ini semua, perwakilan rakyat di Kongres mulai menunjukkan gelagat untuk lebih serius menanggapi isu-isu ketidakadilan rasial sistemik. April kemarin, New York Times mewartakan, DPR AS sepakat untuk mendorong legislasi RUU terkait reparasi bagi keturunan dari korban perbudakan.
RUU yang diperkenalkan pada Januari 2019 silam ini merekomendasikan berdirinya komisi khusus untuk mempelajari dampak dari perbudakan dan diskriminasi rasial berikut efek sosio-ekonomi yang mengikutinya. Mereka diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengatasi ketimpangan antara warga kulit Amerika kulit hitam dan kulit putih, serta mempertimbangkan “permohonan maaf secara nasional” atas dampak kejam dari perbudakan. Reparasi dimaknai macam-macam di sini, mulai dari pemberian uang ganti rugi secara kontan, KPR tanpa bunga untuk pemilik rumah kulit hitam, ataupun biaya pendidikan gratis bagi komunitas kulit hitam.
Ketimpangan rasial menjadi isu penting untuk dibereskan dalam agenda politik domestik administrasi Presiden Joe Biden dan elite politik di sekitarnya. Namun demikian, legislasi terkait reparasi baru-baru ini tetap memancing pertentangan terutama dari kubu Republikan. Mereka tidak setuju uang pajak dari warga negara yang tidak terlibat dalam praktik perbudakan di masa lalu, dipakai untuk menebus kesalahan pihak lain hari ini.
Editor: Windu Jusuf
