tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Wahyu Sakti Trenggono, mengungkapkan bahwa kementeriannya telah memperoleh fasilitas pinjaman lunak dari beberapa lembaga keuangan dunia untuk membangun pelabuhan modern. Lembaga-lembaga keuangan itu di antaranya Asian Development Bank (ADB), American Financial Group (AFG) dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
Meski begitu, pembangunan infrastruktur pendukung program Penangkapan Ikan Terpadu (PIT) ini baru bisa dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.
“Itu pinjaman untuk pembangunan pelabuhan. Jadi, mudah-mudahan di pemerintahan akan datang akan dijalankan. Enggak bisa [tahun ini]. Waktunya enggak cukup. Biar enggak ada pekerjaan yang dimulai terus kemudian lanjut,” kata Trenggono saat ditemui awak media usai Rapat Kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Meski peraturan pemerintah (PP) yang menjadi payung hukum kebijakan ini telah tersedia, yakni PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, program PIT bakal diwariskan pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo. Pasalnya, pemerintah saat ini masih harus menyiapkan berbagai hal lain.
Apalagi, pemerintahan Jokowi hanya tinggal menghitung bulan sebelum resmi berakhir pada Oktober nanti.
“Jadi, kalau ditanya kapan itu jalan, mohon maaf [tidak bisa sekarang]. Itu kita mulai 2021 [proses]exercise, 2022 pendalaman ke seluruh dunia, benchmarking, dan sebagainya, 2023 baru keluar PP. 2024 tidak bisa langsung [dikerjakan]. Jadi, mudah-mudahan di pemerintahan akan datang akan dijalankan,” jelasnya.
Trenggono pun mengakui bahwa ada sejumlah masalah yang harus dihadapi KKP terkait implementasi PIT. Salah satu masalahnya adalah anggaran yang menurutnya terlalu minim untuk menjalankan kebijakan yang telah direncanakan sejak 2021 tersebut. Anggaran itu pun termasuk untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan.
Dengan alokasi sebesar Rp6,23 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Trenggono menilai bahwa pihaknya tidak bisa membangun pelabuhan untuk PIT. Hal itulah yang membuat dia kemudian memohon restu DPR agar dapat menambah anggaran dari Kementerian Keuangan.
“Kalau dari APBN yang kita terima, untuk membangun [pelabuhan] jelas tidak mungkin,” ujar dia.
Selain anggaran, keengganan para nelayan juga masih menjadi tantangan penerapan PIT. Trenggono bercerita bahwa KKP sering kali bersitegang dengan para nelayan saat menyosialisasikan programtersebut. Itu karena banyak pelaku usaha yang tidak jujur terkait besaran hasil tangkapan yang mereka dapatkan.
Karenanya, KKP ke depan juga akan memberikan alat khusus untuk nelayan yang berfungsi untuk mendeteksi pergerakan mereka. Tak hanya nelayan besar, alat ini juga akan dipasang di kapal-kapal nelayan kecil.
“Kita berharap alat ini bisa menentukan juga kuota tangkapan nelayan. Kalau kuota bisa ditentukan, PNBP (penerimaan negara bukan pajak) juga bisa jelas. PNBP tidak dikenakan ke nelayan daerah, nelayan kecil itu tidak boleh dipungut. Kalau perlu disubsidi, termasuk kapalnya diberikan,” tegas Trenggono.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
