tirto.id - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menuding posisi capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan secara tak langsung menjadi faktor terjadinya penganiayaan relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD oleh prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah.
Indikasi keterlibatan tersebut, menurut Hasto karena adanya ikatan emosional antara Prabowo dengan TNI.
“Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan Pak Prabowo yang mengutuk aksi kekerasan tersebut," kata Hasto dalam keterangan tertulis pada Minggu (31/12/2023).
Selain karena ada emosi yang terbangun antara pelaku pemukulan dengan Prabowo, Hasto juga menuding ada elemen TNI yang mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024. Walaupun memang, Prabowo sejak lama telah diberhentikan dari TNI saat berpangkat Letjen.
“Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Para oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan Pak Prabowo karena sama-sama berlatar belakang militer. Padahal Prabowo sudah diberhentikan dari TNI," kata Hasto.
Hasto meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto segera mengambil tindakan. Bila tidak, Hasto menyebut nama baik TNI akan tercoreng atas tuduhan yang telah disebutkan sebelumnya.
"Karena itulah Panglima TNI dan Kapolri harus menegaskan kembali netralitas itu. Sebab struktur TNI/POLRI itu komando. Jika pucuk tertinggi netral dan ditegakkan dengan penuh disiplin, maka yang di bawah juga akan taat dan berdisiplin," kata dia.
Kubu Prabowo-Gibran Heran dengan Pola Pikir Hasto
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Habiburokhman merasa heran atas pola pikir Hasto yang menuding Prabowo terlibat dalam kasus relawan Ganjar-Mahfud dianiaya prajurit TNI di Boyolali.
"Cara berpikirnya aneh sekali, menghakimi pihak lain dengan asumsi dan imajinasinya sendiri. Logika beliau susah dipahami, ada apa dengan Pak Hasto ini," kata Habiburokhman saat dihubungi Tirto.
Dia menambahkan bahwa seharusnya seseorang yang mengemban amanat sebagai sekjen suatu partai harus menjadi negarawan dan tidak mudah mengeluarkan pernyataan kontroversial.
"Seharusnya beliau bersikap sebagai negarawan yang hanya mengeluarkan pernyataan yang adem dan tidak memprovokasi," kata Habiburokhman.
Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman meminta agar kasus tersebut dilimpahkan kepada penegak hukum. Sehingga, seluruh pihak tidak perlu ikut campur terhadap masalah tersebut.
"Adapun soal peristiwa dugaan pemukulan tersebut kita serahkan saja agar diusut oleh aparat yang berwenang," kata dia.
Panglima TNI & KSAD Didesak Bertanggungjawab
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tidak netral dalam menjaga Pemilu 2024.
Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyebut unsur ketidaknetralan TNI itu terlihat akibat kasus pengeroyokan yang melibatkan anggota TNI di Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh terhadap relawan Ganjar-Mahfud.
"Kami menilai, tindakan kekerasan oleh anggota TNI merupakan tindakan kesewenang-wenangan hukum (above the law) yang brutal karena penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan tugas Kepolisian atau dinas perhubungan, bukan TNI," kata Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis pada Minggu (31/12/2023).
Oleh karenanya, Gufron dan Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi KSAD dan Panglima TNI. Bahkan tak sekedar mengevaluasi, dia juga meminta memecat kedua petinggi TNI tersebut karena khawatir hilangnya netralitas saat proses Pemilu 2024.
"Atas dasar hal tersebut, Koalisi mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mengevaluasi dan mencopot Panglima TNI dan Kasad yang gagal mengontrol anggota sehingga terjadi penganiayaan berakibat kematian yang berulang dan gagal menjaga citra TNI untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024," kata Gufron.
Dia juga meminta Bawaslu untuk menindak aparat tersebut. Karena menurutnya, korban saat itu sedang berkampanye saat dianiaya prajurit TNI.
"Selain itu, korban adalah massa politik yang sedang berkampanye politik, maka seharusnya dianggap sebagai dugaan pelanggaran yang masuk ranah penindakan Bawaslu," kata Gufron.
Gufron menegaskan seharusnya TNI tidak main hakim sendiri apabila menemukan pelanggaran kampanye, seperti yang dituduhkan yaitu mengganggu ketertiban saat berlalu lintas. Hal itu seharusnya menjadi ranah Bawaslu dalam menindak.
"Seharusnya para anggota TNI tersebut melaporkan dugaan pelanggaran lalu lintas ketertiban kampanye Pemilu dilaporkan ke Bawaslu. Bukan main hakim sendiri," kata Gufron.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
