tirto.id - PDI Perjuangan tidak akan membiarkan Bobby Nasution, yang saat ini mengantongi dukungan super partai politik, melawan kotak kosong di Pilgub Sumatra Utara (Sumut) 2024. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan, pihaknya menyiapkan sejumlah nama yang diklaimnya merupakan aspirasi akar rumput.
“Suara semut [koalisi kecil] yang disalurkan masyarakat melalui PDI Perjuangan ada beberapa, Pak Edy Rahmayadi, Nikson Nababan. Kita juga punya banyak stok, ada akademisi, tokoh orang Jawa yang bagus itu Dr Sutarto, kita juga punya tokoh Tionghoa yang bagus bisa diterima masyarakat Sumut, khususnya Medan, Deli Serdang, Sofyan Tan,” kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Djarot mengatakan, PDIP sebagai partai ideologis tetap menjalankan fungsi utama partai politik, yaitu bagaimana mempersiapkan kader-kader dengan menggodok dan menggembleng di sekolah partai. Tujuannya, kata dia, ketika ditugaskan berlaga di pilkada, betul-betul siap bertarung. Selain itu, jelas dia, PDIP juga tengah membangun komunikasi politik dengan PKS guna berkoalisi di Pilgub Sumut.
“Untuk Sumut ini masih pendalaman dan kita membangun komunikasi dengan partai-partai yang belum bergabung ke sana, ada kan, PKS, kemarin DPD PDIP Perjuangan silaturahmi berkomunikasi dengan PKS. Karena PKS sudah dua kali ke kantor DPD, kemudian kita juga membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat," tutur Djarot.
Djarot yakin Bobby yang didukung banyak partai politik belum tentu menang pertarungan. Sebab, kata dia, belum tentu Bobby mendapat dukungan masyarakat Sumut.
“Untuk Sumut, Anda jangan punya persepsi bahwa seseorang yang didukung dengan koalisi gajah [super] itu pasti menang, di dalam pilkada itu yang bertarung, berlaga, bertanding itu adalah figur, orang, bisa enggak dia mendapatkan dukungan dari akar rumput," kata Djarot.
Walaupun, kata dia, untuk figur yang diusung di Pilgub Sumut akan ditentukan oleh Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam rapat DPP.
“Untuk itu maka hasil penjaringan ini akan disampaikan di dalam rapat penuh DPP yang langsung dipimpin nanti keputusannya tergantung kepada ibu ketua umum yang mempunyai hak prerogratif apalagi divisi umum," tutup Djarot.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Abdul Aziz
