Menuju konten utama
Pilpres 2024

PDIP akan Berkoalisi dengan Partai yang Belum Deklarasi Capres

Hasto menegaskan keputusan kerja sama politik PDIP di Pemilu 2024 berada di tangan Megawati Soekarnoputri.

PDIP akan Berkoalisi dengan Partai yang Belum Deklarasi Capres
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan pidato dalam Rakorbidnas Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (2/9/2022). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

tirto.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut keputusan partai untuk mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Dari seluruh kebijakan strategis partai kan, berada di tangan DPP PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, bukan di tangan orang per orangan, sehingga direction terkait kerja sama partai politik itu nanti dari ibu Megawati Soekarnoputri," Kata Hasto di Banten, Minggu (19/2/2023).

Hasto tidak menjawab soal kemungkinan bekerja sama dengan Koalisi Perubahan. Ia menegaskan PDIP komitmen bekerja sama dengan partai yang bergabung dalam koalisi Jokowi-Maruf Amin.

Kini, ia mengaku PDIP bisa saja melanjutkan komitmen kerja sama selama masih ada ruang pembicaraan capres-cawapres.

"Ini kan tinggal dilanjutkan di dalam kerja sama, selama calon presiden dan calon wakil presiden pada akhirnya bisa dikerucutkan, ketika di dalam kerja sama sudah ada yang mendahului menetapkan calon presiden itu kedaulatan dari partai tersebut, tapi partai yang belum menetapkan calon presiden dialog akan terus dilakukan," terang Hasto.

PDIP, kata Hasto, masih melihat dinamika politik. Di sisi lain, PDIP di bawah kepemimpinan Megawati memahami dinamika politik dan situasi global sehingga kerja sama yang dilakukan dalam rangka menjawab tantangan tersebut. Hal itu sudah terbukti dalam pengusungan Presiden Jokowi di masa lalu selama 2 periode.

"Persepsi yang disampaikan bahwa PDIP akan menentukan ke arah mana kerja sama itu dilakukan ya tidak bisa dipungkiri, karena itulah pada waktunya akan terjadi pengerucutan, itu dilakukan dengan calon presiden ditetapkan terlebih dahulu dan setelah itu dengan calon wakil presiden bersama-sama dengan yang mengusung kerja sama tersebut," Kata Hasto.

"Ini sudah ada dalam praktik, ketika Pak Jokowi periode pertama Pak JK ditetapkan melalui konsolidasi partai yang menetapkan beliau, ketika pada periode kedua Kiai Ma'ruf Amin ditetapkan melalui konsolidasi partai-partai yang mengusung pasangan tersebut, jadi ini merupakan hal yang sudah establish di dalam praktik demokrasi," pungkas Hasto.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2024 atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Politik
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Fahreza Rizky