tirto.id - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan partainya mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Dia meyakini kebijakan itu diterapkan untuk meminimalkan kebocoran anggaran negara yang terjadi selama ini.
Partai Buruh juga meminta agar mengkaji ulang ihwal retret kepala daerah terpilih usai dilantik.
“Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo, didukung oleh Partai Buruh. Karena beliau berkeyakinan dan partai buruh percaya ada kebocoran yang teriadi 30 persen, itu sudah diumumkan dari zamannya Pak Soemitro Djojohadikoesoemo (Mantan Menteri Keuangan sekaligus Ayah Presiden Prabowo),” kata Said, dalam Konferensi Pers Rakernas Partai Butuh di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Senin (17/02/2025).
Menurut Said, jika efisiensi benar diterapkan, anggaran penyelenggaraan retret kepala daerah seharusnya berjumlah lebih kecil dibandingkan dengan pelaksanaan di tahun 2019. Dia mengatakan jika anggaran tersebut malah membengkak, seharusnya tidak dijalankan.
“Kalau (anggarannya) lebih kecil, kita setuju. (Tapi) kalau lebih besar, ya, enggak sesuai dong dengan efisiensi,” tegas Said Iqbal.
Dia berpendapat efisiensi anggaran harus dilakukan dengan memangkas pengeluaran seperti perjalanan dinas yang berlebihan dan rapat di luar kantor pemerintah. Menurut Said, apabila sektor pendidikan dan pelayanan publik terkena, maka pemerintah semestinya melakukan peninjauan ulang.
“Jadi, sebenarnya efisiensi adalah ingin memastikan memangkas agar kebocoran yang diprediksi 30 persen itu tidak terjadi dan itu kan di pos-pos anggaran yang sifatnya misalnya kayak rapat yang berlebihan. Rapat boleh, tapi berlebihan. Buat apa ada gedung bagus, tapi rapat di hotel,” tegas Said.
Untuk diketahui, pemerintah bakal menggelar pembekalan atau retret untuk ratusan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Retret akan digelar di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan anggaran retret untuk kepala daerah tersebut nilainya tak sampai triliunan. Kendati dirinya tidak menyebutkan berapa nilai anggaran pasti dari kegiatan tersebut.
"Enggak lah, enggak sampai triliunan," ujar Bima Arya saat dikonfirmasi kembali oleh Tirto mengenai anggaran retret tersebut, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
Merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ, diketahui ada dua jenis biaya yang dikeluarkan negara. Pertama, biaya penyelenggaraan dan pembelajaran orientasi yang ditanggung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selanjutnya, biaya yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah, meliputi akomodasi dan konsumsi hingga seragam. Setiap pemda diminta menyetor Rp22 juta untuk keperluan-keperluan itu selama kegiatan.
"Jadi, kalau ada yang bertanya, berapa biayanya? Ya, biayanya itu sangat wajar [setidaknya] untuk mengamankan Rp3.600 triliun APBN dan Rp1.300 triliun APBD," kata Bima saat konferensi pers.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
