tirto.id - Di Trafalgar Square, London, tiba-tiba muncul sebuah pantai, lengkap dengan pohon kelapa, kerang, dan bintang laut. Seorang perempuan duduk di kursi santai. Tubuhnya berbalut kemeja dan jas, dengan topi dan kaca mata hitam. Setumpuk uang kertas ia kibas-kibaskan.
Sekitar satu meter darinya, dua laki-laki asik bermain bulu tangkis. Sedangkan orang-orang lain berkumpul mengerumuni penjual Swindle Sundaes.
Ini bukan pantai sungguhan, melainkan guratan adegan protes yang dilancarkan oleh Oxfam, Christian Aid, dan ActionAid sebulan setelah International Consortium Investigative Journalism (ICIJ) meluncurkan Panama Papers pada April 2016. Dokumen itu membeberkan kegiatan Mossack Fonseca, sebuah firma hukum yang telah membantu sejumlah pengusaha dan politisi mendirikan perusahaan cangkang di wilayah surga pajak Panama.
Baca juga: Negara Tanpa Sumber Daya, Surga Para Penghindar Pajak
Belum selesai kasus Panama Papers, satu setengah tahun kemudian, ICIJ merilis hasil investigasi bertajuk Paradise Papers. Laporan yang dipublikasikan pada awal November 2017 ini membeberkan kepemilikan perusahaan cangkang dan dana perwalian (trusts) di yurisdiksi surga pajak yang ditangani firma hukum Appleby.
Surga pajak merupakan istilah yang diberikan kepada negara yang menerapkan skema penawaran pajak rendah kepada individu atau perusahaan asing. Beberapa di antaranya bahkan tidak memungut pajak sepeser pun. Negara itu juga kerap memberikan jaminan bahwa informasi individu atau perusahaan asing tersebut tidak akan dibuka kepada otoritas pajak asing.
Wilayah Koloni Surga Pajak
Di Trafalgar Square, seorang peserta aksi protes berkata kepada Ruptly, "Banyak surga pajak terbesar di dunia memiliki hubungan langsung dengan Inggris, dan jika Inggris menginginkannya, mereka dapat memaksa untuk menjadi jauh lebih transparan agar membuat orang lebih sulit menyembunyikan uang.”
Wilayah Seberang Lautan (Overseas Territories) Britania merupakan kawasan yurisdiksi dan kedaulatan Kerajaan Inggris. Mereka adalah sebagian wilayah Imperium Britania yang belum diberi kemerdekaan atau memilih untuk tetap menjadi wilayah Inggris. Sebagian besar wilayah ini berpenghuni dan mengandalkan perlindungan militer kepada Kerajaan Inggris.
Tax Haven, How Globalization Really Worksmenyebut setidaknya 7 dari 14 wilayah Wilayah Seberang Lautan Britania tergolong sebagai surga pajak. Wilayah ini meliputi Bermuda, Caymans Islands, British Virgin Islands, Gibraltar, Turks and Caicos, Anguilla, dan Montserrat. Selain itu, wilayah Dependensi Mahkota (Crown Dependencies) Britania seperti Jersey, Guernsey, dan Isle of Man juga dinilai sebagai negara surga pajak.
Baca juga: Memahami Istilah-istilah Kunci dalam Panama Papers dan Paradise Papers
Mossack Fonseca beroperasi di British Virgin Islands sejak 1987. Berdasarkan laporan Panama Papers, ia telah menginkorporasi 100.000 perusahaan cangkang di sana. Sementara Appleby didirikan di Bermuda dan memiliki kantor di Hong Kong, Shanghai, British Virgin Islands, dan Cayman Islands. Dua wilayah terakhir masuk dalam Wilayah Seberang Lautan Britania, sementara Hong Kong adalah eks koloni Inggris yang saat ini menjadi pusat keuangan dunia.
Dari Perang ke Pajak
Pajak, negara, dan perang memiliki keterkaitan erat di Inggris. Pajak pendapatan diterapkan di Inggris pada 1799 sebagai cara menghimpun dana guna membiayai perang melawan Perancis yang saat itu dikuasai Napoleon. Undang-Undang 1799 menetapkan pajak 10 persen terhadap total pendapatan pembayar pajak Inggris dari semua sumber di atas £60.
Awalnya aturan ini hanya solusi sementara, tetapi empat tahun kemudian Inggris menjadikannya permanen dengan menerapkan Undang-Undang Addington 1803. Kemudian pajak keuntungan modal diperkenalkan di Inggris pada 1965.
Baca juga: Mengenal Appleby Firma Hukum di Balik Paradise Papers
Menariknya, pada 1929, sebuah aturan di Inggris ditetapkan sehingga perusahaan Egyptian Delta Land and Investment Co. Ltd., tidak perlu membayar pajak. Egyptian Delta Land and Investment Co. Ltd didirikan pada 1904 untuk membeli dan menyewakan tanah di Mesir. Ia didaftarkan di Inggris tapi berkantor di Kairo, Mesir.
"Ketika keputusan Egyptian Delta Land dibuat, sebuah celah terbentuk dan membuat Inggris menjadi tempat berkembangnya surga pajak. Keputusan tersebut juga berarti perusahaan asing dapat mendaftar di Inggris, tapi jika mereka melakukan aktivitas di luar negeri, mereka tak akan dikenai pajak Inggris," sebut Sol Picciotto seperti disebut dalam Tax Haven, How Globalization Really Works.
Keputusan itu pun diterapkan di wilayah koloni Imperium Inggris seperti Bermuda, Bahama, dan Kepulauan Cayman serta Hong Kong. Negeri Elizabeth itu pun berkembang sebagai salah satu kekuatan industri keuangan karena skema berikut ini:
Transaksi keuangan yang melibatkan perusahaan multinasional Amerika Serikat akan mengarahkan transaksinya melalui Wilayah Seberang Lautan Britania di Karibia. Kemudian, perusahaan-perusahaan Inggris akan mengirimkan sebagian besar keuntungannya ke City of London Corporation.
Mengutip studi yang dilakukan Ronen Palan, profesor ekonomi-politik City Unversity London, Bloomberg melaporkan bahwa sejak 1980 City of London Corporation telah menjadi jalur penghubung keuangan global. Ia membantu mengatur pergerakan sekitar setengah dari semua aset dan liabilitas perbankan internasional melalui offshore financial centres (OFCs).
Investasi offshore merupakan strategi investor atau pemilik perusahaan di luar negaranya untuk merestrukturisasi kepemilikan aset maupun diversifikasi investasi. Biasanya investasi ditanam di negara-negara ramah pajak yang menawarkan pengurangan tarif hingga penghapusan jenis pajak tertentu.
“Pada 1980-an, City of London Corporation berada di pusat sebuah jaringan keuangan besar dan protektif dunia, masing-masing yang terjebak oleh uang dan bisnis offshore memberi mereka makan ke City: seperti laba-laba menangkap serangga,” ujar Nicholas Shaxson, penulis Treasure Islands:Tax Havens and the Men who Stole the World.
Pada Juli 2017 University of Amsterdam merilis penelitian mengenai saluran OFCs. Data mereka menyebut dua negara muara investasi offshore terbesar dari surga pajak sejauh ini adalah Belanda (23%) dan Inggris (14%). Mereka diikuti Swiss (6%), Singapura (2%) dan Irlandia (1%).
Penulis: Husein Abdulsalam
Editor: Zen RS
