tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menuturkan, pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi bisa saja digratiskan jika tarif pajak tinggi. Hal ini diungkapkannya saat banyak pihak yang bicara soal kebijakan pendidikan gratis di negara-negara Nordik atau Eropa Utara.
“Saat saya menjadi Menteri Keuangan itu banyak orang-orang nyeletuk, oh iya kayak Nordic Country itu, segala macam bebas sampai perguruan tinggi. Sampai di perguruan tinggi, anak enggak perlu bayar apa-apa,” kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci di acara Seminar Nasional Jesuit Indonesia, di Jakarta, Kamis (30/5/2024).
Sebagai tanggapan atas celetukan tersebut, Sri Mulyani, menjelaskan, pendidikan di negara-negara Nordik memang tidak dipungut biaya. Belum lagi, kebanyakan pemerintah di negara-negara Nordik juga seringkali menanggung biaya kesehatan dan jaminan sosial warganya.
Namun, di balik itu ada pajak tinggi mencapai 65 – 70 persen dari total pendapatan yang harus ditanggung warga Nordik. Salah satunya, seperti di negara Finlandia.
“Aku pernah punya teman di Bank Dunia, dia dari Finlandia. Saya tanya, ‘how much tax you pay? Oh around 70 percent. Jadi kalau kamu dapat US$100 ribu, kamu cuma dapat US$30 ribu? Itu enggak memberatkanmu? enggak juga, tapi anak-anak saya masuk sampai perguruan tinggi is free’,” kisahnya.
Menurut perempuan yang kerap disapa Ani itu, warga Nordik tidak keberatan dengan tingginya pajak yang ditarik pemerintah. Pasalnya, apa yang didapatkan oleh masyarakat sebanding dengan besarnya uang yang mereka keluarkan.
“Di dunia enggak ada yang gratis, pasti ada yang bayar,” kata Sri Mulyani.
Dalam hal ini, untuk menciptakan jaring pengaman sosial (social safety net) seperti di negara Nordik, hanya bisa dicapai dengan tarif pajak yang sangat tinggi.
Namun sebaliknya, jika ingin menjadi negara liberal seperti Amerika Serikat, yang menerapkan tarif pajak tidak setinggi negara-negara Nordik, masyarakat harus siap dengan biaya pendidikan tinggi.
“Makanya Ivy League (asosiasi 8 universitas di Amerika Serikat) itu inflasinya tinggi banget. The most expensive university itu di Amerika Serikat,” imbuh Ani.
Dengan adanya dua pilihan itu, Sri Mulyani lantas menekankan kalau untuk menciptakan masyarakat sosial yang sejahtera, negara harus hadir. Sebab, jika seluruhnya diserahkan pada mekanisme pasar, yang ada hanyalah akan terjadi eksploitasi.
Namun, untuk menghadirkan negara adalah bukan hal cuma-cuma. Karena itu, jika negara hadir, dia harus dibiayai, salah satunya dengan menggunakan pajak.
“Oh ini negara hadir untuk menyelamatkan kita dari market, dari neoliberalisme. Do you think negara itu kayak malaikat? enggak juga, negara kan manusia kayak saya? Jadi negara harus dihadirkan, dan untuk dia hadir, pakai APBN. Jadi negara hadir tidak gratis,” tutur Ani.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Intan Umbari Prihatin
