Menuju konten utama

Panglima TNI Mengaku Mutasi 85 Perwira Tinggi Tak Dadakan

Selama proses mutasi perwira tersebut, Gatot mengaku belum mengetahui adanya pergantian Panglima TNI oleh Presiden Jokowi.

Panglima TNI Mengaku Mutasi 85 Perwira Tinggi Tak Dadakan
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Foto/Istimewa

tirto.id - Menjelang pensiun, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melakukan mutasi besar-besaran kepada 85 perwira tinggi, Selasa (5/12/2017). Mutasi itu diakui Gatot dilakukannya melalui proses yang semestinya dan tidak mendadak.

"Kalau itu tidak ujug-ujug saya keluarkan tanggal 5 [dalam surat mutasi tertulis 4 Desember]," kata Gatot di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat (6/12/2017).

Gatot menjelaskan pada 30 November 2017 dirinya telah melakukan prawajanti bersama seluruh kepala staf di tiga matra. Kemudian, 4 Desember 2017, mereka kembali melakukan rapat dewan pejabat tinggi TNI.

Dari rapat tersebut, kata Gatot, hasil rapat mutasi perwira kemudian ditandatangani oleh semua kepala staf. Gatot pun menyatakan saat itu Marsekal Hadi Tjahjanto ikut meneken keputusan itu.

Selama proses mutasi perwira tersebut, Gatot mengaku belum mengetahui adanya pergantian Panglima TNI oleh Presiden Jokowi. Ia mengaku baru tahu ada pergantian Panglima TNI setelah ditelepon oleh Mensesneg Pratikno sehari setelah surat rekomendasi diantarkan ke DPR.

"Kalau saya diberitahu nanti akan diganti Pak Hadi [Tjahjanto], sejak itu saya tidak boleh," kata Gatot.

Sebagai catatan, ada 46 Pati TNI Angkatan Darat, 28 Pati TNI Angkatan Laut, dan 11 Pati TNI Angkatan Udara yang dimutasi berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017.

Dalam siaran pers yang diterima Tirto, disebutkan bahwa mutasi jabatan ini "dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi TNI." Selain itu mutasi juga diterapkan dalam rangka "mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis."

Dari puluhan perwira yang dirotasi, ada yang benar-benar menempati jabatan baru. Selain itu, ada pula yang dibebastugaskan atau "dalam rangka pensiun dini." Salah satunya adalah Edy Rahmayadi yang sebelumnya menjabat Pangkostrad, sementara jabatan barunya adalah Panglima Tinggi Mabes AD.

Status Edy berkaitan dengan langkah politiknya untuk turut serta dalam Pilkada Sumatera Utara. UU TNI tidak membolehkan tentara aktif untuk maju atau berkontestasi memperebutkan jabatan politik apapun. Ia harus menanggalkan seragamnya terlebih dulu. Edy jadi satu-satunya tentara berpangkat Letjen yang dirotasi.

Baca juga artikel terkait PERGANTIAN PANGLIMA TNI atau tulisan lainnya dari M. Ahsan Ridhoi

tirto.id - Politik
Reporter: M. Ahsan Ridhoi
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yuliana Ratnasari