P2G: Tim Bayangan Kemendikbud Bentukan Nadiem Rentan Penyalahgunaan

Reporter: Farid Nurhakim, tirto.id - 25 Sep 2022 09:55 WIB
Dibaca Normal 1 menit
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mempertanyakan sumber gaji hingga tupoksi tim bayangan bentukan Mendikbudristek Nadiem Makarim.
tirto.id - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mempertanyakan pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudistek) Nadiem Anwar Makarim soal tim bayangan (shadow team) di Kemendikbudristek. Bagi P2G, pernyataan Nadiem di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut menyisakan pertanyaan fundamental sekaligus catatan kritis.

Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri menuturkan dalam laporan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Norma Budaya Istiadat PBB (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO) mengenai kondisi digitalisasi pendidikan di Indonesia, Kemendikbudristek membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk beragam layanan aplikasi seperti Merdeka Mengajar dan Kampus Merdeka.

"Patut diduga, 400 orang shadow team ini adalah satgas tersebut. Berkaca pada kasus Sambo di institusi kepolisian, penggunaan satgas semacam ini sangat rentan penyalahgunaan," kata Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri lewat keterangan tertulis, Sabtu (24/9/2022).

Dia mempertanyakan 400 orang ini digaji oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya. Hal ini harus disampaikan kepada publik untuk akuntabilitas dan transparansi sebab menyangkut uang rakyat.

Kalau bukan dari APBN, Kemendikbudristek harus menerangkan sumber gaji mereka dari mana. "P2G mendesak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merespons ini, harus diperiksa saya rasa dari segi anggarannya," kata dia.

P2G pun mempertanyakan apakah keberadaan tim khusus ini tidak mengganggu atau berpotensi menggeser keberadaan aparatur sipil negara (ASN) Kemendikbudristek.

"Kami melihat justru keberadaan mereka akan menggoyahkan birokrasi internal Kemdikbudristek, sebab jumlahnya tak sedikit 400 orang," cetus Kepala Bidang Diklat dan Peningkatan Kompetensi Guru P2G Fauzi Abdillah dalam keterangan yang sama.

Dia khawatir tim bayangan ini dapat merusak tatanan birokrasi di internal Kemendikbudristek sehingga kinerja ASN terganggu, bahkan berpotensi mengalami demotivasi kerja.

"Apa boleh buat jika Mas Menteri (Nadiem) lebih yakin dan percaya kepada kinerja shadow team ini ketimbang ASN di internal Kemdikbudristek, meskipun ini preseden tidak baik dalam konteks tata kelola lembaga," katanya.

Fauzi tak bisa menerima alasan Nadiem menghadirkan tim bayangan ini untuk membantu berkontribusi dalam mengerjakan tugas-tugas pegawai ASN Kemendikbudristek. Menurut dia, tim ini cukup mentransfer ilmu pengetahuan dan pemahaman atau pengalaman (transfer knowledge/experiences) dan transfer teknologi kepada internal pegawai Kemendikbudristek. Jangan sampai malah mengambil alih tupoksi pegawai Kemendikbudristek tersebut.

P2G juga menuntut Nadiem membuka nama serta keahlian tim bayangan Kemendikbudristek.

"Kami pikir, Mas Menteri harus menyampaikan ke publik nama-nama 400 orang shadow team ini, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas," tukas Kepala Bidang Litbang Pendidikan P2G Feriyansyah dalam keterangan yang sama.

Feri mempertanyakan bentuk produk inovatif tim bayangan Kemendikbudristek yang bermanfaat bagi puluhan juta guru, siswa, dosen, mahasiswa, serta pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan Indonesia.

"Sebagai guru dan dosen, kami belum melihat produk inovatif apa? Kenyataannya gaji guru honorer tetap menyedihkan selama ini. Data hasil Asesmen Nasional 2021 dari Kemendikbudristek menunjukkan 50 persen siswa kita belum mampu mencapai kompetensi dasar di bidang literasi. 3 dari 4 siswa belum mampu mencapai kompetensi minimum bidang numerasi," kata dia.

P2G mencatat hasil Programme for International Student Assesment (PISA) menunjukkan bahwa kemampuan literasi, numerasi, dan sains anak Indonesia juga masih konsisten rendah di bawah rata-rata negara di dunia. Sedangkan, sebanyak 193 ribu guru lulus tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021, hingga sekarang belum kunjung diangkat diberi surat keputusan (SK).


Baca juga artikel terkait KEMENDIKBUDRISTEK atau tulisan menarik lainnya Farid Nurhakim
(tirto.id - Pendidikan)

Reporter: Farid Nurhakim
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Gilang Ramadhan

DarkLight