Menuju konten utama

Negosiasi Polisi Temui Jalan Buntu Terkait Kasus Tembagapura

Pihak kepolisian masih berharap cara-cara persuasif bisa dilakukan karena ingin meminimalisir jumlah korban.

Negosiasi Polisi Temui Jalan Buntu Terkait Kasus Tembagapura
Ilustrasi. Area pengolahan mineral PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua, Selasa (19/8). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

tirto.id - Larangan bepergian bagi warga Desa Kembeli dan Desa Banti masih terus berlanjut hingga sekarang. Kelompok yang diklaim pihak kepolisian dengan sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ini masih tidak mau bernegosiasi dengan pihak polisi.

Sampai sekarang, belum ada langkah baru dari polisi untuk membuat jalur komunikasi atau membuka akses bagi warga tertahan untuk keluar.

Cara-cara Polri dan TNI untuk menembus kawalan dari KKB ini menemui jalan buntu. Negosiasi, menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto, tetap tidak bisa dilakukan. Mereka masih berharap cara-cara persuasif bisa dilakukan karena ingin meminimalisir jumlah korban.

Setyo menerangkan bahwa jalur darat sudah dimatikan seluruhnya untuk akses ke lokasi penahanan warga tersebut. Jalan udara pun tidak dimungkinkan. Setyo menjelaskan bahwa tidak ada landasan bagi pesawat terbang di dekat sana. Penerbangan juga sangat berbahaya karena berada di kawasan gunung yang penuh dengan kabut.

“Jalan di sana dilubangi, jadi enggak bisa lewat. Istilah di sana kan dipalang, jadi enggak bisa masuk. Karena di jalan yang menuju arah ke sana terhalang,” tegas Setyo di Mabes Polri hari ini, Senin (13/11/2017).

Polri sendiri sudah berusaha untuk memberikan bantuan pangan semaksimal mungkin. Dalam keterangannya, Setyo mengaku bahwa ada bahan makanan yang diberikan dekat dengan kawasan penahanan tersebut dan utusan dari warga mengambil bahan tersebut. Kendati demikian, usaha itu belum maksimal karena banyak bahan pangan yang masih tertinggal.

“Sudah didukung oleh Pemda (pemerintah daerah) setempat dengan memberikan 2 kontainer dan juga dibantu untuk pendistribusiannya. Tapi warga masyarakat ga bisa keluar juga. Jadi kita bantu, kita dekatkan ke sana dan diambil pelan-pelan (oleh utusan warga) dan itu belum maksimal,” pungkas Setyo.

Selain masalah negosiasi dan bahan pangan, kesehatan warga juga menjadi satu persoalan. Hingga sekarang, ambulans tidak bisa mendekati ke lokasi, tidak ketahuan juga berapa warga yang menderita penyakit di sana. Sebelumnya, sempat ada warga yang dilarikan dari dalam desa yang tertahan tersebut karena ingin melahirkan. Gizi para warga menjadi perhatian pihak polisi.

“Kita berharap dari KKB juga lebih memahami bahwa prinsipnya aparat keamanan adalah ingin membantu supaya masyarakat mendapatkan akses untuk keluar dari situ dan beraktivitas seperti semula,” katanya lagi.

Untuk motif penahanan warga, sebenarnya masih sangat rancu. Mantan Wakil Kepala Badan Intelkam Polri ini meyakini bahwa ekonomi menjadi persoalan utama. Banyak di antara KKB yang melakukan pemalakan terhadap hasil dari penambangan tailing yang dilakukan warga Desa Kembeli dan Desa Banti. Tapi sampai beberapa hari ini, korban masih tidak dilepaskan.

Tuntutan-tuntutan lain bisa jadi. Tapi saya tidak bisa meyakinkan apakah itu benar atau tidak, itu harus ada datanya dulu,” pungkasnya lagi.

“Karena kita tidak dikasih ruang mau negosiasi gimana, orang mereka enggak ada komunikasi. Negosiasi itu syaratnya adalah melakukan komunikasi dua arah, sehingga kita bisa mendapatkan apa sih yang kamu mau, apa yang kita mau, sehingga itu di-match kan,” sesal Setyo.

Baca juga artikel terkait KASUS TEMBAGAPURA atau tulisan lainnya dari Felix Nathaniel

tirto.id - Hukum
Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri