tirto.id - Susi (30) terpaksa harus menunda keinginannya untuk membeli rumah subsidi. “Tadinya mau tahun ini,” kata dia kepada reporter Tirto, Senin (31/8/2020). “Tapi enggak memungkinkan untuk tanya langsung ke bank, kemudian cek lokasi atau langsung ke marketing-nya.”
Ia khawatir dengan situasi pandemi yang semakin parah. Oleh karenanya ia akan melanjutkan perburuan “mungkin nanti tunggu aman dulu.” “Prosesnya kan harus ketemu orang sana sini, jadi aku yang sudah punya DP-nya juga pilih tunggu dulu karena takut keluar,” katanya.
Susi mengakui proses untuk mendapatkan KPR subsidi memang jauh lebih panjang dibandingkan KPR biasa. Perlu verifikasi beberapa tahap. Tapi toh ia tetap memilih itu karena dianggap lebih terjangkau.
Rani (27) berniat sama. Namun, ia malah mendapat tawaran dari pengembang swasta yang lebih proaktif. “Tadinya mau tunda dulu karena pandemi. Tapi tadi pagi aku baru dapat telepon dari marketing, nawarin rumah [non subsidi], belum lagi di [beranda] IG juga banyak yang iklan,” kata dia kepada reporter Tirto.
Kasus mereka, yang mungkin juga terjadi pada banyak orang, bisa menggambarkan betapa sulitnya mendapat rumah subsidi.
Kondisi ini terjadi bukan tanpa alasan. Hingga 10 Agustus 2020, “target 1 juta rumah baru dapat mencapai 258.252 unit,” menurut persentasi yang dikirimkan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid kepada reporter Tirto, Selasa (31/8/2020)
Khalawi bilang realisasi pembangunan rumah subsidi terkendala beberapa faktor, dua di antaranya “karena adanya pandemi dan terutama adanya refocusing/realokasi anggaran kementerian/lembaga.”
Anton Sitorus, Head of Research Savills Indonesia, perusahaan spesialis properti, mengatakan karena anggaran untuk rumah subsidi sebesar Rp11 triliun tidak direalokasi untuk kebutuhan penanganan pandemi, seharusnya program satu juta rumah tidak terganggu.
“Kalau alokasinya tetap, pemerintah harus gencar meng-courage perusahaan untuk menggarap proyek. PUPR harusnya mendorong pengembang yang menjadi target pasarnya ke APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia),” kata dia kepada reporter Tirto. “Kalau uangnya ada tapi programnya belum jalan, kan, sayang.”
Geliat Swasta
Anton bilang pemerintah jangan takut perumahannya tak laku, sebab permintaan akan tetap ada meski pandemi. Ia memberi contoh proyek yang dikerjakan swasta seperti Agung Podomoro, Ciputra, dan pengembang lain.
“Untuk perumahan yang terjangkau Ciputra, Sumarecon, justru di kondisi begini itu mereka jualannya lumayan” katanya.
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan minat masyarakat untuk membeli rumah tidak akan surut meskipun pandemi COVID-19 belum mereda. Situasi ini yang dibaca pengembang swasta terutama dengan meluncurkan produk segmen menengah.
Selama ini ceruk pasar untuk hunian bagi segmen menengah--kisaran harga Rp300 juta-Rp500 juta--terbatas pasokannya. Sebagian besar pengembang di Jabodetabek bermain di segmen atas atau bawah. Segmen ini angsurannya dinilai tak terlalu berat terutama bagi pasangan muda. Hasilnya, beberapa pengembang huniannya laris manis, bahkan ada yang kelebihan permintaan.
“Sudah pasti akan diserbu pembeli karena segmen itu yang sedang ditunggu pasar,” katanya.
Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida menilai larisnya penjualan hunian kelas menengah menunjukkan industri properti mampu bertahan di masa pandemi. “Hunian di bawah Rp1 miliar sekarang memang penjualannya sedang bagus.” kata dia, mengutip Antara.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Rio Apinino
