Indeks Program 1 Juta Rumah

Pandemi COVID-19 membuat program 1 juta rumah terhambat. Selain itu, mereka pun kini bersaing dengan swasta.

Direktur Utama BTN Maryono mengatakan program pembangunan rumah murah ini memang bertujuan untuk mendukung program sejuta rumah yang dicetuskan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan angka kebutuhan rumah bagi kaum urban terus meroket. Pemenuhannya bisa berperan sangat penting demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah mengucurkan dana Rp17 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2017, dengan target, terealisasi pembangunan sejuta rumah murah. 

Buruh di Indonesia diduga susah memiliki rumah karena keberatan dalam membayar uang muka. Pemerintah memfasilitasinya dengan Program 1 Juta Rumah. Tapi program ini juga punya konsekuensi logis, salah satunya biaya transportasi yang akan membengkak bagi buruh.

Berdasarkan data riset 1,3 juta penduduk Jakarta hingga kini belum memiliki rumah karena kenaikan harga lahan ibu kota mencapai 16 persen per tahun. Kondisi itu membuat warga kelas menengah ke bawah tidak mampu membeli rumah di Jakarta. 

Pemerintah melakukan penyederhanaan proses perizinan pembangunan rumah bagi pengembang dengan memperpendek waktu perizinan dari 33 tahapan menjadi 11 tahapan dan dari 769 sampai 981 hari menjadi 44 hari. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi biaya perizinan sebesar 30 persen.

Presiden Jokowi mengusung program yang lebih ambisius yakni 1 juta rumah. Tujuannya mulia. Sayangnya, mewujudkan program ini harus menemui kendala yang cukup beragam. Harga semakin tidak masuk akal manakala berbicara tentang harga rumah di DKI Jakarta. Di ibukota Indonesia ini, harga tanah sudah mencapai puluhan juta rupiah per meternya, Dengan harga tanah yang sedemikian mahal, maka tidak heran jika harga rumah sudah dalam hitungan miliaran terutama di jakarta.

Deregulasi Paket Kebijakan Ekonomi XIII akan memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian.

Kenaikan harga properti di Jabodetabek dianggap paling pesat. Namun, di beberapa kota di Jawa dan luar Jawa, harga hunian juga mengalami pergerakan yang pesat. Kondisi ini menjadi momok bagi para keluarga yang belum punya rumah.

Pemerintah terus mengejar target kekurangan produksi rumah dan pembiayaannya. Program sejuta rumah diluncurkan, dan kini sudah memasuki tahun kedua. Sayangnya, program itu tak kunjung menyelesaikan masalah. Harga rumah terus membubung tinggi dan semakin tak terjangkau masyarakat.

Dalam sepuluh tahun, harga rumah bisa naik tiga sampai empat kali lipat. Pertumbuhannya jauh melampaui pertumbuhan pendapatan rata-rata masyarakat. Mengapa bisa?

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengusulkan penghematan pemotongan belanja dalam pagu APBN-P 2016. Pemangkasan anggaran tersebut membuat Kementerian PUPR mengupayakan cara lain guna mendapatkan tambahan dana.

Harga rumah di Yogyakarta semakin lama akan semakin naik. Sementara itu, banyak pegawai negeri atau pegawai swasta yang ingin membeli rumah. Standar gaji yang memenuhi syarat kelonggaran dalam mencicil rumah diketahui antara Rp4,5-5 juta rupiah perbulan agar bisa ikut program kredit pemilikan rumah (KPR). Lalu, bagaimana nasib anak muda Yogya yang bergaji rata-rata standar upah minimum regional?