Menuju konten utama

Sri Mulyani: Kebutuhan Rumah Bagi Kaum Urban Sudah Mendesak

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan angka kebutuhan rumah bagi kaum urban terus meroket. Pemenuhannya bisa berperan sangat penting demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sri Mulyani: Kebutuhan Rumah Bagi Kaum Urban Sudah Mendesak
Kawasan perumahan dengan latar belakang perbukitan di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/3/2017). Program KPR BTN Mikro membidik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pendapatan rata-rata Rp1,8 juta rupiah hingga Rp2,8 Juta rupiah per bulan. Program tersebut untuk mennyukseskan Program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya.

tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemenuhan kebutuhan terhadap rumah bagi kalangan urban di kawasan perkotaan saat ini sudah mendesak.

Peningkatan populasi kaum urban di berbagai kota besar yang cepat menyebabkan tingkat kebutuhan terhadap rumah terus melesat. Karena itu, pemenuhan kebutuhan ini dapat mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau ingin membuat pertumbuhan ekonomi domestik sustainable (berkelanjutan), sehat dan cukup tinggi, disertai daya beli, maka strategi perumahan menjadi sangat penting," kata Sri Mulyani dalam acara pertemuan dengan investor PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) di Jakarta, pada Senin (27/3/2017).

Sebagaimana dilansir Antara, Sri mengatakan populasi perkotaan di Indonesia saat ini tumbuh mencapai 4,1 persen per tahun. Peningkatan ini melampaui pertumbuhan urbanisasi di Cina, yakni sebesar 3,8 persen pertahun dan India yang mencapai 3,1 persen setiap tahun.

Dia menjelaskan pemenuhan kebutuhan pada perumahan layak di daerah perkotaan menjadi sangat penting karena akan memacu daya beli kaum urban. Peningkatan daya beli masyarakat perkotaan itu bisa turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi domestik.

"Kita membutuhkan jumlah rumah yang semakin banyak karena proses urbanisasi dan pertumbuhan populasi di perkotaan sangat tinggi. Perumahan ini memiliki multiplier effect sangat besar, karena bisa menjadi motor penggerak ekonomi," kata dia.

Sri mengatakan kebutuhan perumahan di Indonesia saat ini mencapai 820 ribu hingga satu juta rumah per tahun. Saat ini, 40 persen di antaranya dipenuhi oleh swasta, 40 persen secara swadaya oleh masyarakat mampu, dan 20 persen disediakan dengan subsidi pemerintah.

Pemerintah berupaya menyelesaikan persoalan perumahan dengan memberikan alokasi anggaran dalam APBN kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta membantu pembiayaan melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Pada 2016, pemerintah memberikan alokasi dalam APBN untuk kebutuhan perumahan sebanyak Rp24,4 triliun yang digunakan sebagai subsidi di pembangunan 21.763 rumah susun dan 158.367 bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya.

Pemerintah juga memberikan bantuan pembiayaan untuk PPDPP pada 2016 sebesar Rp9,2 triliun untuk 83.493 rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Pada 2017, pemerintah menyubsidi pembangunan 13.253 rumah susun dan 108.000 bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya. Di tahun yang sama, pemerintah mengucurkan Rp9,7 triliun untuk 175.000 rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Sementara itu, PT SMF hingga saat ini telah mendapatkan pembiayaan senilai Rp27,39 triliun, termasuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2017 sebesar Rp1 triliun, untuk pendanaan 570 ribu debitur yang setara dengan 570 ribu rumah.

Baca juga artikel terkait PERUMAHAN atau tulisan lainnya dari Addi M Idhom

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Addi M Idhom
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom