Bisnis Properti Saat Pandemi Lesu, tapi Potensi Tetap Ada

tirto.id - Pandemi COVID-19 berdampak ke sejumlah sektor usaha, termasuk industri properti. Ibarat jatuh tertimpa tangga, bisnis perumahan yang kurang laku karena daya beli masyarakat turun diperparah dengan wabah yang merata di 34 provinsi dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Salah satu staf pemasaran PT Pembangunan Perumahan Tbk (Persero) Danang merasakan dampaknya. Ia mengaku kesulitan untuk berkomunikasi dengan calon pembeli rumah. Akses yang ia punya saat ini hanya melalui Whatsapp dan telepon.

Danang berkata hingga saat ini pemasaran dan iklan tengah dioptimalkan melalui media sosial, salah satunya Instagram. Calon pembeli yang menghubungi lewat media sosial tersebut akan disambungkan ke marketing oleh manajemen perusahaan.

“Sulit akses, karena kami harus jelasin jenis dan fasilitas bangunan. Sejak COVID-19, Whatsapp sama telepon juga kurang efisien. Paling terbatas ke calon pembeli yang sebelumnya sudah ketemu langsung. Nawarinnya agak enak,” kata dia saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (15/5/2020).

Seretnya penjualan ini bikin pelaku industri properti kalang kabut. Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida mengatakan ada utang triliunan rupiah yang ditanggung sektor ini, yang merupakan utang modal kerja yang dibutuhkan saat mereka mulai membangun konstruksi hunian.

Utang tersebut terus menghantui para pengembang lantaran saat ini pendapatan dari penjualan unit properti baru sangat minim, kata Totok.

Menurut data Bank Indonesia, total kredit yang disalurkan perbankan sepanjang Maret 2020 mencapai Rp5.703 triliun yang tersebar ke 17 sektor industri. Dari jumlah itu, sekitar Rp1.024 triliun disalurkan ke sektor real estate yang terdiri dari kredit konstruksi sebesar Rp351 triliun, kredit real estata sebesar Rp166 triliun, dan KPR KPA sebesar Rp507 triliun.

Lebih rinci, dari total Rp1.024 triliun itu, ada Rp62 triliun dana yang mengucur untuk industri properti meliputi kredit modal kerja jangka pendek. Berdasarkan strukturnya, Rp51,1 triliun alias 82 persen penyalurannya ditujukan untuk modal kerja perusahaan properti terbuka.

Totok mengatakan dari 24 persen kredit modal kerja perusahaan properti terbuka tersebut atau setara Rp12,5 triliun merupakan utang jangka pendek yang perlu ditangani secara cepat.

"Kredit modal kerja dan konstruksi amat penting bagi pengembang untuk melakukan pendanaan awal, yang kemudian diteruskan oleh KPR KPA oleh konsumen. Jika salah satu porsi kredit ini terganggu, maka pendanaan pengembang pasti akan terpukul," kata Totok dalam diskusi via telekonferensi, Kamis (14/5/2020).

Seretnya penjualan ini juga bisa berimbas pada kelangsungan usaha di sektor properti. Ribuan hingga jutaan tenaga kerja yang terhubung baik langsung maupun tidak dengan sektor usaha properti bahkan bisa kehilangan sumber pendapatan.

Ketua Bidang Properti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar mengungkapkan setidaknya ada 19 juta pekerja di sektor properti yang terdampak langsung dan tak langsung oleh lesunya industri di sektor ini.

"Total di sektor properti itu ada sekitar 19.167.463 karyawan yang terdampak. Di perusahaan Tbk itu ada kurang lebih 44.738 karyawan termasuk anak-anak perusahaan, kemudian yang di perusahaan MBR total itu ada 327.625, dan yang non-MBR, non-Tbk itu kurang lebih 18.785.100," kata Sanny dalam diskusi via telekonferensi, Kamis (14/5/2020).

Sanny melanjutkan, lesunya bisnis properti juga menghantui 11.176.471 orang pekerja di industri lain yang masih terhubung dengan sektor properti.

"Total ada 11,17 juta karyawan terdiri dari 38 sektor terkait langsung, ada 3,8 juta pekerja dan 137 industri tidak terkait langsung, totalnya sekitar 7,3 juta karyawan. Jadi totalnya 30,3 juta karyawan yang mengalami dampak langsung maupun tidak langsung daripada situasi yang ada pada saat ini," kata dia.

Masih Ada Peluang

Sulitnya penawaran hunian di tengah pandemi sebenarnya tak melulu soal daya beli yang lesu. Saat dihubungi reporter Tirto, Melani Sutari, salah satu calon konsumen, mengaku rencana membeli rumah tersendat justru lantaran ia sulit menghubungi bagian pemasaran properti.

“Dulu sebelum Corona saya mulai mencari rumah, November 2019. Gampang banget kontakan, terus juga banyak pameran properti. Biasanya banyak sales yang 24 jam bisa dihubungi. Selalu balas kapan saja kami chat. Sekarang, pameran properti tidak ada dan kadang sales agak slowresponse,” kata dia.

Lantaran rumah baru tidak bisa diakses karena marketing sulit dihubungi, ia memutuskan mencari rumah bekas dengan harga yang bisa dijangkau. “Tadinya mau beli yang baru, tapi sekarang kami open ke rumah bekas juga selama bagus dan harganya masuk akal,” kata dia.

Rahayu, pencari rumah lain, juga mengalami hal yang sama. Ia mengaku masih berminat untuk membeli rumah di masa pandemi ini.

“Masih mau beli, tapi baru tahap survei, karena enggak tahu juga pas nanti beli itu masa pandemi itu beres atau belum. Komunikasi sih enggak bisa lewat Whatsapp atau telepon, cuma mungkin survei saja kali ya, jadi khawatir buat berpergian agak jauh keluar Jakarta dan mesti jaga jarak juga kan,” kata dia kepada reporter Tirto.

Rahayu mengaku, tengah mengincar hunian tapak di pinggiran Jakarta. Ia saat ini tinggal di apartemen dan mengaku tak bebas mengatur rumah sesuai dengan keinginan. Alasan itu yang mendorongnya untuk membeli hunian tahun ini.

“Biaya maintenance bisa kita kontrol, enggak kayak di apartemen yang tagihannya udah fixed. Sama lebih luas saja dan kayaknya kalau punya baby lebih enak di rumah tapak. Lagi nyari yang budget Rp600 sampai Rp800 juta,” katanya.

Kondisi ini jadi cerminan bahwa sebenarnya bisnis properti masih punya peluang di tengah pandemi dan pelaksanaan PSBB di beberapa daerah.

Pengamat properti dan CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda berkata tetap ada potensi khususnya dengan memanfaatkan marketing digital untuk memperkuat branding, positioning, hingga memunculkan keunggulan lainnya dari produk yang digarap.

“Situasi PSBB dengan banyaknya pemasaran offline yang tutup justru harus dimanfaatkan karena sekarang semua orang makin akrab dengan perangkat telekomunikasi," kata dia kepada reporter Tirto, Jumat (15/5/2020).

Developer harus bisa menggoda pasar dengan produk yang menarik dan komitmen pengembangan yang pasti sehingga bisa menarik pasar, kata Ali.

"Saat ini siapa yang bisa memanfaatkan teknologi, nantinya akan menjadi pihak yang paling cepat pulih saat pandemi ini bisa diatasi,” kata Ali.

Berburu Hunian dari Rumah

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto menjelaskan pemerintah sudah memiliki sistem penjualan rumah melalui skema online.

Calon konsumen, kata dia, tinggal mengunduh dan memasang aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). “Masyarakat sudah dapat mencari rumah subsidi yang tersebar di Indonesia, tinggal menentukan sesuai dengan domisilinya saat ini,” kata dia dalam keterangan resmi yang diterima Tirto.

Aplikasi tersebut diluncurkan pemerintah lewat Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PPDPP PUPR) pada Desember 2019 dan mulai berlaku pada Januari 2020.

Menurut dia, keberadaan aplikasi ini diharapkan bisa mengakomodasi tingginya minat masyarakat untuk memiliki hunian di tengah tingginya kekhawatiran tertular virus Corona atau COVID-19.

Apalagi, pilihan jenis rumah yang ditawarkan cukup banyak dan beragam. Berdasarkan data management control PPDPP, hingga 4 April 2020 terdapat 8.782 lokasi perumahan dari 5.987 pengembang yang berasal dari 19 asosiasi perumahan yang termuat pada aplikasi SiKasep.

Masyarakat yang menggunakan aplikasi juga terus meningkat. PPDPP mencatat saat ini warga yang telah menggunakan aplikasi SiKasep mencapai 170.782, terdaftar sebagai calon debitur, di antaranya 55.702 pengguna dinyatakan lolos subsidi checking dan 54.266 pengguna sedang dalam tahap verifikasi oleh bank pelaksana.

“Data tersebut tiap harinya terus bertambah seiring dengan tingginya antusiasme terhadap masyarakat dalam mencari rumah,” kata dia.

Selain mencari rumah, masyarakat juga dapat memilih bank pelaksana sekaligus secara leluasa. Tahun ini pemerintah bekerja sama dan menyediakan 37 bank pelaksana, terdiri dari 10 bank nasional dan 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD), baik konvensional maupun syariah pada aplikasi SiKasep.